Bappenas Minta Rp1,77 Triliun pada APBN 2021, Proyek IKN Dilanjutkan
- VIVAnews/Dusep Malik
VIVA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengajukan pagu anggaran Rp1,77 triliun pada APBN 2021. Salah satu program kerja yang akan dilanjutkan adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Juga: Kemenkeu Ajukan Anggaran Rp43,40 Triliun pada APBN 2021
Pagu anggaran tersebut memang lebih kecil dari pagu anggaran 2020 sebesar Rp1,82 triliun. Akan tetapi, jika dibandingkan pagu indikatif 2021 yang sebelumnya diajukan sebesar Rp1,5 triliun, mengalami peningkatan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan, kenaikan pagu tersebut ditujukan untuk melaksanakan kegiatan program prioritas yang terhenti pada 2020 akibat pandemi COVID-19.
"Tambahan terutama untuk melanjutkan program prioritas yang tidak dapat dilanjutkan akibat pandemi. Walau ada penambahan, pagu anggaran ini lebih kecil dari alokasi 2020 sebelum pemotongan," kata Suharso di Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa, 8 September 2020.
Dia mengatakan, anggaran program prioritas itu adalah untuk Kesekretariatan Koordinasi Satu Data Indonesia, Kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Kemudian, penyusunan Detail Desain Induk Pengembangan Food Estate Nasional, Platform Sistem Pangan Nasional Pasca Pandemi COVID-19, dan Pelaksanaan Reformasi Perlindungan Sosial.
Selain itu, Pengembangan Sistem Informasi Monografi Desa Terpadu, Dukungan Komunikasi dan Kehumasan pada Tim Koordinasi Strategis Pesiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dan Dukungan Penerapan Integrated Digital Workspace-Smart Office.
"Meskipun sampai hari ini IKN programnya masih di-hold, tapi kita tetap dalam rangka persiapan dan melanjutkan master plan, detail plan dan juga pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan," tutur dia.
Pagu anggaran yang diusulkannya tersebut berdasarkan sumber pembiayaan rupiah murni Rp1,62 triliun, pinjaman Rp84,47 miliar, dan hibah mencapai Rp65,41 miliar. (art)
Bappenas Tegaskan Pentingnya Tata Kelola Pedesaan Harus Bisa Adaptif
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/ Bappenas menyebut pentingnya pemberdayaan dan tata kelola pedesaan yang lebih adaptif dengan pengingkatan kapasitas
