Jadi Dirut BNI, Royke Dapat Tugas Khusus dari Pemegang Saham
- vivanews/Andry Daud
VIVA – Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) terpilih Royke Tumilaar menyatakan kesiapannya untuk membawa bank yang kini dipimpinnya tersebut menjadi wakil industri perbankan Indonesia di tingkat global.
Katanya, itu menjadi salah satu keinginan pemegang saham mayoritas, dalam hal ini adalah pemerintah yang diwakili Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karenanya, dia akan memperkuat segmen korporasi.
"Memang dari pemegang saham ingin adanya perubahan-perubahan dengan tingkat ekspektasi tertentu supaya kita, BNI bisa jadi kebanggaan, punya kekuatan transaksi luar negeri, inovasi funding," kata Royke saat konferensi pers, Rabu, 2 September 2020.
Baca juga:Â Curhat Karyawati Tak Terima Subsidi Gaji Rp600 Ribu Gegara Kantornya
Menurut dia, pemerintah mengharapkan BNI bisa tumbuh menjadi bank dengan cakupan bisnis internasional. Termasuk, jadi bank referral dan koresponden utama bagi lembaga, investor, serta bank asing.
Untuk bisa menjadi bank seperti itu, dibutuhkan aksi korporasi untuk membesarkan aset BNI, baik organik maupun anorganik. Agar akselerasi menjadi bank global bisa cepat terlaksana.
"Memang ini adalah tugas, amanah yang diberikan pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN, yang menugaskan saya memimpin bank yang punya sejarah panjang sejak 1946. Yang rasanya ini membuat saya membanggakan," ungkap dia.
Royke terpilih dalam RUPS Luar Biasa BNI pada hari ini, Rabu 2 September 2020. Royke terpilih menggantikan Herry Sidharta. Saat ini, posisi dirut Bank Mandiri dijalankan oleh Wakil Dirut Bank Mandiri Hery Gunardi sebagai pelaksana tugas (plt).
Royke Tumilaar merupakan bankir yang menghabiskan 11 tahun di Bank Dagang Negara dan 21 tahun di Bank Mandiri. Bankir kelahiran tahun 1964 itu merupakan direktur utama Bank Mandiri sejak Desember 2019. (art)
DPR Minta PP Kesehatan Lindungi Industri Hasil Tembakau
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak besar yang diterima rakyat kecil dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No
