Indef Soroti Bantuan Rp600 Ribu Belum Bisa Perkuat Daya Beli Rakyat
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp600 ribu yang diberikan pemerintah terhadap rakyatnya belum mampu mendorong daya beli mereka.
Akibatnya, laju konsumsi masyarakat tak akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kencang di tengah ancaman resesi akibat pandemi COVID-19.
Baca Juga: Mampukah Subsidi Gaji Rp600 Ribu Dongkrak Daya Beli Masyarakat?
Direktur Program Indef, Esther Astuti, mencontohkan, hal itu seperti program insentif bantuan sebesar Rp600 ribu bagi pekerja swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta. Insentif itu jauh lebih kecil dibandingkan negara lain.
"Bahwa masyarakat harus diperkuat daya belinya agar mereka konsumsi tentunya dengan Rp600 ribu tidak cukup," kata Esther dalam webinar, Sabtu, 29 Agustus 2020.
Dia membandingkan hal tersebut dengan negara-negara lain, misalnya di Belanda. Kata dia, tunjangan hidup di negara tersebut yang diberikan pemerintahnya kepada rakyat mencapai 1.200 euro per orang.
Jika merujuk pada kurs satu euro saat ini sebesar Rp17.300, insentif untuk menopang daya hidup satu orang masyarakat Belanda dalam menghadapi COVID-19 setara dengan Rp20,7 juta.
"Di Belanda mereka dapat living allowance 1.200 euro. Mereka bisa hidup layak meskipun tidak berlebih, tapi juga tidak kekurangan," ujar Ester.
Selain Belanda, katanya, Amerika Serikat juga mampu memberikan insentif menopang jaring pengaman sosial kepada rakyatnya mencapai US$1.100. Itu setara dengan Rp15,9 juta kurs Rp14.500 per dolar AS.
"Jadi, kalau Rp600 ribu ya dapat apa. Tapi, sekali lagi memang keterbatasan anggaran pemerintah membuat social protection expenditure hanya lima jenis, Filipina tujuh jenis benefit, Thailand dan China juga gitu," tuturnya. (art)
Ekonom Ingatkan Dampak PPN Naik Jadi 12 Persen Turunkan Daya Beli Masyarakat
Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti kepada Pemerintah soal dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
