Jika Ekonomi RI Minus 1,1 Persen pada 2020, Kemenkeu: Itu Prestasi

Ilustrasi target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020.
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

VIVA – Pemerintah menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi seluruh negara akan minus atau terkontraksi sepanjang 2020. Termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonominya diperkirakan 0,2 persen hingga minus 1,1 persen.

Prabowo Resmi Bentuk Badan Intelijen Keuangan di Bawah Komando Sri Mulyani

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan, proyeksi tersebut sangat optimistis dipasang pemerintah. Jika minus 1,1 persen digapai, itu katanya prestasi.

"Kita lihat kalau bisa minus 1,1 persen itu prestasi sekali di 2020 dalam konteks sekarang," kata Febrio dalam webinar, Sabtu, 29 Agustus 2020.

Prabowo Resmi Hapus Utang Petani-Nelayan, Kemenkeu Sebut Bagian dari Perbaikan Tata Kelola UMKM

Baca juga: Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi 2020 Paling Rendah Minus 1,1 Persen

Febrio mengatakan, itu karena ekonomi global secara umum akan minus seluruhnya. Dia memperkirakan, kontraksi pertumbuhan ekonomi global di kisaran minus 3 persen.

OJK Sebut Aturan Hapus Utang Petani hingga Nelayan Sedang Digodok Kemenkeu

"Seluruh dunia akan minus 3 persen tahun 2020, seluruh dunia 90 persen lebih, mungkin 95 persen akan terkontraksi ekonominya. Jadi enggak ada yang enggak kontraksi pada 2020," tutur dia.

Dia menekankan, kondisi itu tidak terlepas dari perkembangan wabah COVID-19 yang belum menunjukkan pembaikan. Data penyebaran wabah masih terus naik, sehingga aktivitas ekonomi belum juga bisa pulih.

"Kita sekarang sudah di bulan akhir Agustus, ini menjadi waktu kita semakin terbatas. Di dunia belum ada tanda-tanda perbaikan perkembangannya, masih luar biasa menakutkan," ungkap Febrio. (art)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 8 November 2024

Sri Mulyani Blak-blakan Alasan Prabowo Hapus Badan Kebijakan Fiskal

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus keberadaan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dari struktur organisasi Kemenkeu.

img_title
VIVA.co.id
8 November 2024