Berhasil Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, RI Dapat Dana Rp1,5 Triliun
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro
VIVA – Pemerintah mendapat dana segar dari keberhasilan penurunan emisi gas rumah kaca dan reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Dana itu sebesar US$103,78 juta atau setara Rp1,52 triliun kurs Rp14.700 per dolar AS.
Dana sebesar itu dikucurkan oleh Global Climate Fund dengan skema pendanaan berdasarkan hasil. Indonesia merupakan negara non-Amerika Latin pertama yang mengakses skema ini.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan, selain sebagai negara pertama di luar Amerika Latin, Indonesia merupakan negara penerima hibah terbesar setelah Brasil yang hanya US$96,5 juta.
"Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari komunitas global, atas keberhasilan pengurangan emisi gas rumah kaca dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan," katanya saat konferensi pers, Kamis, 27 Agustus 2020.
Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Subsidi Gaji Rp600 Ribu Diberikan ke Peserta BPJS
Siti melanjutkan, dana itu akan digunakan untuk memperkuat koordinasi implementasi dan REDD+ serta mekanismenya di Indonesia. Selain itu, untuk mendukung desentralisasi tata kelola hutan di provinsi.
Desentralisasi kelola itu dilakukan dengan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk mendorong pengelolaan hutan lestari yang akan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Waktu pemanfaatan dana selama empat tahun.
"Hal ini menjadi bukti, komitmen dan kinerja Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim," tutur dia.
Penurunan yang tercatat dikatakannya bukan atas klaim sepihak, melainkan diverifikasi oleh tim independen yang ditunjuk oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Volume pengurangan emisi yang tercatat mencapai 20,25 juta ton setara CO2 sepanjang 2014-2016. Sementara itu, deforestasi turun dari 3,51 juta ton setara CO2 menjadi hanya 400 ribu ton setara CO2. Data itu diverifikasi pada 2017.
"Perhitungan yang sama juga waktu di Norwegia kita dapat hitungannya US$56 juta dengan tonnya 11,2 juta. Jadi kelihatan sekali bahwa beberapa instrumen kebijakan dan upaya pemerintah untuk melakukan konsistensi dalam tata kelola hutan itu menjadi penting," tegasnya. (art)
