Anggota Komisi XI Usul Warga yang Tes Swab Corona Dapat Insentif
- ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
VIVA – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 masih mengalami masalah penyerapan yang masih rendah yaitu sekitar 25,1 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun diminta untuk menyiapkan perubahan strategi dalam mempercepat PEN.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Menkeu untuk berani menyampaikan perubahan skenario PEN pada sidang kabinet. Dalam rapat KSSK bersama Komisi XI dengan agenda Evaluasi PEN di Gedng DPR, dia mengusulkan agar pemerintah daerah bisa menjadi lokomotif dalam program PEN.
"Jadikan pemda sebagai lokomotif utama pelaksanaan PEN mengingat selama dipegang kementerian, lembaga dan BUMN kurang penyerapannya," Kata Kamrussamad, Selasa, 25 Agustus 2020.
Baca juga:Â Dana PEN Baru Terserap 25 Persen, Sri Mulyani: Eksekusinya Butuh Waktu
Kamrussamad mengatakan, Menkeu telah berhasil menciptakan ruang fiskal yang lebar dalam perubahan postur APBN 2020, tapi hal itu akan menjadi sia-sia jika serapan anggaran tidak optimal.
"Karena Pemda bisa menjangkau UMKM, bisa penetrasi Perlindungan Sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli, yang menjadi problem Pemda adalah tidak punya dana karena refocusing dan realokasi. Jadi saya kira Menkeu perlu mempertimbangkan hal tersebut," tambahnya.
Kamrussamad juga mengatakan, untuk penyaluran dana PEN melalui Perbankan, diharapkan Otoritas Jasa Keuangan menyajikan dana penerima modal kerja baru. Hal itu dimaksudkan agar diketahui berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru penerima dana PEN.
"Karena semua Sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak. Jika hanya menggunakan data nasabah lama maka harus kita evaluasi," ujarnya.
Kemudian, untuk sektor kesehatan yang baru terserap sebesar 13,98 persen, Kamrussamad menyarankan. Pemerintah sebaiknya melakukan perubahan skema, yaitu memberikan insentif kepada warga yang mengikuti tes swab Virus Corona atau PCR.
Selain agar stimulus ekonomi merata dirasakan semua pihak, langkah ini juga bisa membantu pemerintah mengendalikan pandemi COVID-19. "Bukan hanya pasien, tapi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bisa ditentukan demarkasi, mana warga yang bisa beraktivitas ekonomi di luar rumah maupun yang harus Isolasi," kata Kamrussamad.
Â
Lebih lanjut dia menegaskan, perubahan strategi dalam pemulihan ekonomi nasional ini perlu dipertimbangkan. Mengingat hingga kuartal II tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,3 persen.
"Ini harus disikapi secara serius agar Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi ekonomi seperti yang terjadi di sebagian besar negara akibat dampak pandemi COVID-19 ini," tegasnya. (ren)
