Dana PEN Baru Terserap 25 Persen, Sri Mulyani: Eksekusinya Butuh Waktu
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan realisasi pencairan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terdampak virus Corona. Hingga 19 Agustus 2020, program yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo itu penyerapannya baru mencapai 25,1 persen.
Adapun secara nominal, Sri mengungkapkan, realisasi anggaran untuk program PEN baru senilai Rp174,79 triliun dari total pagu Rp695,2 triliun untuk tahun anggaran 2020.
Secara umum, katanya, yang sudah cepat cair merupakan program-program dengan desain bantuan sederhana dan sudah sering dilakukan sebelumnya. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun kartu sembako.
Baca juga:Â Puluhan Bank Umum dan Seratusan BPR Tunda Bayar Premi LPS
"Bisa cepat. Namun apabila belum, dan merupakan program usulan baru, kami melihat ada yang betul-betul sangat challenging sehingga eksekusinya butuh waktu," kata Sri di ruang rapat Komisi XI DPR, Senin, 24 Agustus 2020.
Dia menjabarkan, secara rinci, realisasi pencairan program PEN yaitu, dari anggaran kesehatan sebesar Rp7,36 triliun dari pagu Rp87,5 triliun. Realisasi sektor ini salah satunya terdiri atas insentif kesehatan pusat dan daerah Rp1,86 triliun.
Untuk perlindungan sosial, realisasinya mencapai Rp93,18 triliun atau 49,7 persen dari pagu Rp203,91 triliun. Nilai tersebut terdiri atas PKH Rp26,6 triliun, kartu sembako Rp26,3 triliun, kartu prakerja Rp5,3 triliun, diskon listrik Rp3,5 triliun, hingga BLT dan Dana Desa senilai Rp9,6 triliun.
Untuk anggaran sektoral kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah, sudah direalisasikan Rp12,4 triliun atau 13,1 persen dari pagu Rp106,05 triliun. Selanjutnya, insentif usaha baru Rp17,23 triliun atau 14,3 persen dari pagu Rp120,61 triliun.
Adapun untuk dukungan untuk UMKM adalah senilai Rp44,63 triliun atau 37,2 persen dari pagu Rp123,47 triliun. Terdiri atas penempatan dana pemerintah di bank Rp41,2 triliun, hingga subsidi bunga UMKM Rp2,16 triliun.
Terakhir, pembiayaan korporasi belum ada yang terealisasi. Namun, dari pagu Rp53,57 triliun, sebanyak Rp15,5 triliun sudah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rp3,4 triliun tanpa DIPA, dan Rp34,7 triliun belum masuk DIPA.
"Untuk pembiayaan korporasi belum realisasi karena untuk beberapa penyertaan modal negara (PMN) BUMN sudah terbit dan dalam proses final, dan diikuti pencairan sehingga akan terjadi pelaksanaan," ucapnya. (art)
