Jokowi Ungkap Kendala Utama Pencairan Bantuan Tunai ke Masyarakat
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Presiden Joko Widodo terus menyoroti penyaluran berbagai bantuan tunai yang bakal diterima masyarakat terdampak Virus Corona. Pencairannya pun diklaim terus dipantau.
Menurut Jokowi, yang masih menjadi kendala saat ini adalah urusan data. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat rapat membahas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dihadiri sejumlah menteri.
"Karena yang terbanyak terkendala urusan data, urusan account di bank," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 24 Agustus 2020.
Baca juga: 5 Hal Ini Perlu Tahu Soal Bantuan Rp2,4 Juta dari Presiden untuk UMKM
Jokowi pun memberi target. Presiden meminta, semua urusan permasalahan data segera rampung, setidaknya rampung pada bulan ini.
Berbagai bantuan itu, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, bansos tunai, bantuan pangan nontunai yang sudah ditambah, subsidi gaji, dan bantuan produktif untuk modal kerja harus segera disalurkan.
"Kita harapkan pertengahan Agustus sampai pertengahan September sudah selesai sehingga bisa mengungkit growth kita," kata Presiden.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga meminta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy untuk mengawasi pelaksanaannya di lapangan.
"Sekali lagi untuk skema cash transfer, bantuan langsung ke masyarakat saya minta untuk dipercepat," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan, Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp2,4 juta secara tunai bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah disalurkan kepada mereka yang berhak menerima.
Penyaluran tersebut dilakukan melalui dua bank pelat merah yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Pada tahap awal ada 9,1 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut. (art)
