Kementerian Keuangan Klaim Pegawainya Lebih Efektif Bekerja di Rumah
- Arrijal Rachman/VIVAnews.com
VIVA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan bekerja dari rumah alias work from home, mayoritas pegawai di Kementerian Keuangan mengaku bisa bekerja dengan efektif.
Bahkan, sebagian besar pegawai Kemenkeu juga memperlihatkan kinerja yang tidak menurun, meski banyak dari pekerjaan yang mereka selesaikan harus secara online.
"Kalau di lingkup Kementerian Keuangan ini, sekitar 90 persen pegawai mengaku bahwa mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya secara online," kata Suahasil dalam telekonferensi, Rabu 12 Agustus 2020.
Baca: Nikmatnya Kerja di Sini, Sudah WFH Dikasih Uang Jajan Tambahan
Suahasil menyimpulkan, mekanisme atau pola bekerja di rumah, terutama selama pandemi COVID-19, tidak menjadi masalah dan bahkan meningkatkan kinerja. Buktinya, sebanyak 86 persen pegawai di Kemenkeu mengaku pekerjaan yang mereka kerjakan di rumah berjalan secara efektif.
Selain itu, sejumlah agenda yang dilakukan secara virtual, diakui Suahasil, juga memberikan manfaat lain, terutama dalam hal penghematan anggaran atau belanja pemerintah. Dia mencontohkan, untuk sementara waktu tidak ada perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan tatap muka sehingga tak ada biaya yang mesti dikeluarkan dan berarti lebih berhemat.
Langkah-langkah penghematan itu, katanya, bermanfaat juga agar anggaran pemerintah bisa dialihkan dan difokuskan untuk penanganan wabah virus corona.
Namun, Suahasil berterus terang, memang harus ada sejumlah penyesuaian dalam menerapkan pola bekerja di rumah agar semua berjalan lancar dan efektif. “Misalnya, pulsa dan perangkat yang memadai untuk mendukung WFH tersebut.”
"Jadi, seluruh efisiensi pengurangan biaya yang mungkin bisa kita lakukan dengan bekerja secara virtual ini, harusnya juga mendorong efektivitas dan output kita juga," ujarnya. (ren)
Kemenkeu Proyeksi Belanja Perpajakan Naik Jadi Rp 445,5 Triliun pada 2025
Kemenkeu memperkirakan, belanja perpajakan pada 2025 akan mencapai Rp 445,5 triliun atau 1,83 persen dari produk domestik bruto (PDB).
