Stafsus Jokowi Ungkap Cara Pemerintah Hindari Jurang Resesi Ekonomi
VIVA – Staf Khusus (stafsus) Presiden bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skema untuk menyelamatkan ekonomi negara. Agar tidak masuk dalam dalam jurang resesi, sejumlah stimulus dan insentif bagi dunia usaha diberikan.
Bagi Arif, saat ini yang dilakukan pemerintah adalah mengucurkan kas negara demi menggairahkan ekonomi Tanah Air. "Konsumsi masyarakat, belanja pemerintah maupun investasi domestik harus didorong untuk dapat tumbuh. Inilah yang juga menjadi concern Presiden agar stimulus yang ada dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN)," kata Arif ketika dihubungi, Senin, 10 Agustus 2020.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini 10 Agustus 2020: Global Stagnan dan Antam Loyo
Arif mengatakan, kontraksi ekonomi hingga mencapai 5,32 persen pada kuartal kedua tahun ini disebabkan banyak faktor. Jika dibandingkan negara-negara lain, Indonesia bisa dibilang relatif lebih baik. Arif mengacu, pertumbuhan ekonomi Singapura minus 12,6, Amerika Serikat -9,5 persen dan Malaysia 8,4 persen.
Beberapa data pada bulan Juli, lanjut dia, menunjukkan mulai adanya perbaikan-perbaikan, seperti manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index) yang meningkat dari 39,1 pada bulan Juni menjadi 46,9 pada bulan Juli. Pada bulan ini diharapkan sudah bisa di atas 50.
Demikian juga pertumbuhan kredit perbankan yang disebut mulai ada tanda perbaikan pada bulan Juli lalu. "Jika momentum perbaikan ini bisa kita jaga dan tingkatkan, maka kuartal III ini ekonomi kita bisa segera pulih," ujarnya.
Oleh karenanya, Arif menegaskan, selain bansos dan insentif usaha, pemerintah juga mengupayakan bantuan kepada masyarakat berupa program padat karya. Kondisi sulit sekarang, dia menegaskan, bukan hanya dialami Indonesia, tapi hampir di semua negara.
Ia juga berharap, adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan dipatuhi. "Bantuan pembiayaan, dan stimulus lainnya akan dilakukan dengan cepat, agar masyarakat dan pelaku usaha segera merasakan manfaatnya dan Indonesia terhindar dari ancaman resesi ekonomi," ujarnya.
Dari 109 Menteri, Wamen, Stafsus dan Utusan Khusus di Kabinet Merah Putih, 59 Sudah Lapor LHKPN
KPK mengingatkan, kepada pejabat negara yang baru dilantik, di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, periode 2024-2029, untuk segera melaporkan LHKPN mereka, usai menjabat.
