Insentif Karyawan Bergaji di Bawah Rp5 juta, Bagaimana Pengawasannya

• Kartu Prakerja gelombang IV segera dimulai, pegiat anti-korupsi: `Tunda dulu sebelum ada perbaikan serius`
• KPK sebut Kartu Prakerja `terdapat konflik kepentingan`, tanda-tanda ke tindak pidana korupsi?

Menurutnya, ada dua pertimbangan pemerintah kenapa karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta mendapat bantuan uang tunai.

"Pertama karena kita lihat skema bansos sudah cukup menyeluruh, sudah menjangkau 40?ri total penduduk dan sudah meng-cover mereka yang masuk keluarga miskin termasuk korban PHK, dan sudah ada insentif [fiskal] untuk pekerja menengah ke atas. Ini malah belum ada untuk kelompok pekerja menengah bawah yang rentan, apalagi UKM juga sudah mendapatkan insentif," ujar Yustinus.

Pertimbangan lainnya, katanya, adalah bahwa saat ini jelas terjadi "penurunan konsumsi masyarakat."

"Setelah dievaluasi, ada insentif existing yang tidak efektif, maka dilakukan realokasi supaya bisa lebih efektif diterima masyarakat dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ASN dan pegawai BUMN tidak mendapatkan manfaat bantuan ini lantaran telah menerima gaji ke-13.

Bagaimana pengawasan program bansos?

Penyaluran sejumlah program bansos selama pandemi kerap bermasalah, seperti temuan Ombudsman dan lembaga riset SMERU Institute baru-baru ini.

Pada Rabu (05/08), Ombudsman mengumumkan bahwa lembaga itu menerima 1.346 pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial di tengah pandemi. Sebanyak 22,12 persen pengaduan adalah soal penyaluran yang tidak merata, dan 21,50% mengenai prosedur dan persyaratan penerima bantuan yang dinilai kurang jelas.