2 Hal Ini Hambat Masuknya Investasi AS ke Indonesia
- BusinessInsider
VIVA – Investasi tak bisa dipungkiri jadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Salah satu negara maju yang diharapkan untuk deras menggelontorkan Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia yaitu Amerika Serikat.
Namun, ada sejumlah hal yang harus dibenahi untuk membuat investor negara Paman Sam tersebut tertarik.
Former General Counsel USAID, John S Gardner, mengatakan, pemerintah harus secara agresif memangkas regulasi penghambat investasi. Studi terbaru, ada sekitar 15 ribu regulasi di Indonesia, yang 95 persennya mulai diberlakukan pada 2010.
Baca juga:Â Surati Luhut, Lembaga Keuangan AS Selangkah Lagi Investasi di RI
"Sejumlah regulasi pemerintah daerah juga bisa menghambat untuk menarik FDI, karena negara kompetitor bebas dari regulasi tersebut," ujar John dalam webinar bertajuk ‘Relocating Investment to Indonesia’, dikutip Kamis 6 Agustus 2020.
Menurutnya, tumpang tindih regulasi tersebut membuat investor AS tidak nyaman. Sementara itu, banyak negara di kawasan Asia Tenggara memiliki regulasi investasi yang lebih sederhana dibanding Indonesia.
"Batas regulasi di setiap lapis pemerintahan adalah vital. Data menyebutkan bahwa regulasi itu menghambat perusahaan AS berinvestasi di Indonesia," tambahnya.
Dia menilai, penyederhanaan aturan melalui omnibus law yang sedang digodok pemerintah, jadi salah satu awal yang baik untuk mereformasi regulasi investasi yang akan diterapkan.
"Omnibus law yang memangkas 12 ribu aturan, berdasarkan statistik yang saya lihat, adalah langkah awal penting," tegasnya.
Tantangan kedua, menurutnya, adalah bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa mengerek rating indeks kemudahan berbisnis atau ease doing business. Sebab, peringkat RI jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia.
Dikutip VIVA Bisnis dari data Bank Dunia, Indonesia kini ada di peringkat 72 indeks tersebut. Di bawah Vietnam yang berada di posisi 70, Malaysia 12, dan Singapura yang menempati peringkat 2.
"Saya menyarankan Indonesia harus bergerak agresif di area ini. Seperti negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara," tuturnya. (art)
