Rakyat Indonesia Butuh 16 Juta Lapangan Pekerjaan

Ilustrasi cari pekerjaan (Pixabay)
Sumber :
  • U-Report

VIVA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menegaskan, salah satu cara untuk memperluas lapangan pekerjaan adalah merealisasikan dengan cepat investasi di Indonesia. Karena itu, hambatan investasi harus diminimalisasi.

Bank bjb Tawarkan SBN Ritel ST013 dengan Imbal Hasil Hingga 6,50%

Bahlil mengungkapkan, data BKPM menunjukkan, sekitar 16 juta orang di Indonesia saat ini sangat membutuhkan pekerjaan. Tujuh juta di antaranya tercatat belum mendapatkan pekerjaan alias pengangguran, dan 2,5 juta lainnya adalah angkatan kerja baru terus bertambah setiap tahunnya.

Jumlah itu masih ditambah lagi dengan meningkatnya total angka pengangguran saat ini. Terutama mereka yang terdampak pandemi virus Corona atau COVID-19, di sektor ketenagakerjaan.

Presiden China Xi Jinping Bakal Sampaikan 'Kejutan' di KTT APEC

"Saat ini kita catat bahwa rakyat Indonesia itu butuh sekitar 16 juta lapangan kerja. Dan, untuk menciptakan lapangan kerja, rumusnya cuma satu, yaitu investasi," kata Bahlil dalam telekonferensi, Kamis 30 Juli 2020.

Namun, Bahlil mengakui bahwa memang terdapat sejumlah kendala dalam merealisasikan investasi tersebut. Seperti benturan antar regulasi, tingginya upah minimum tenaga kerja, serta mahalnya harga lahan di Tanah Air dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

3 Isu Utama Bakal Dibahas di KTT APEC 2024 Peru yang Dihadiri Prabowo

Baca juga: 1.831 Aset Properti di Indonesia Dilelang dengan Harga Miring

"Harga tanah di Indonesia rata-rata Rp4 juta per meter. Di Vietnam cuma sekitar Rp1,1 juta per meter. Harga buruh kita 4,5 persen lebih mahal dibanding negara ASEAN lain, dan kenaikan upah buruh berkisar 8 persen setiap tahun," ujar Bahlil.

Selain itu, hambatan lain bagi investasi adalah kerumitan dalam perizinan lingkungan. Masalah ini bisa diselesaikan apabila pengurusan izin dilakukan dengan lebih sederhana.

Karenanya, Bahlil memastikan bahwa omnibus law adalah sebuah solusi terhadap permasalahan investasi tersebut. Khususnya terkait aturan-aturan saling tumpang-tindih.

"Omnibus law adalah kewajiban. Karena di negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand, itu mereka sudah reform. Singapura sudah reform sejak lama, nah kita ini yang terlambat," tuturnya. (art)

Ketua DPD Partai Golkar, Ahmed Zaki Iskandar di Kantor DPD Partai Golkar, Jakarta Pusat, Rabu, 13 November 2024

Ungkit Pesan Bahlil, Ketua DPD: Golkar Harus Jadi Lokomotif Kemenangan RK-Suswono

Bahlil ingin kader Golkar menggaungkan program RK-Suswono untuk kemenangan Pilgub Jakarta 2024.

img_title
VIVA.co.id
13 November 2024