Strategi Menteri Edhy Genjot Kinerja KKP dengan Kecilnya Anggaran

Menteri KKP Edhy Prabowo.
Sumber :
  • Twitter Edhy Prabowo, @Edhy_Prabowo

VIVA – Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menilai, kementerian yang dipimpinnya mendapat jatah anggaran yang sangat kecil untuk menjalankan program-program yang membutuhkan biaya besar.

Menteri Dody Beberkan Perhitungan PPN 12 Persen Bikin Ongkos Garap Infrastruktur Meroket

Untuk itu, dia berencana mencari sumber pembiayaan lain yang berasal dari pinjaman maupun hibah luar negeri. Sebab, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menurut Edhy, memiliki kemampuan untuk itu.

"Kami menyadari tambahan anggaran akan sulit. Maka dengan kerendahan hati kami akan banyak mengusulkan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri," kata Edhy di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020.

Anggaran Pembangunan di Lamsel Terbatas, Egi-Syaiful Bakal Perkuat Komunikasi dengan Pemerintah Pusat

Edhy mengungkapkan, saat dia menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR, KKP selalu mendapat anggaran sekitar Rp12 triliun. Namun, ketika dia menjabat sebagai menterinya anggaran hanya Rp5 triliun.

Baca juga: Sindir Susi, Edhy Prabowo: Dulu KKP Disclaimer, Sekarang Dapat WTP

Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas, Wamenkeu: Realisasi Belanja Kemenkeu Tak Akan Capai 100 Persen

"Namun saat ditugaskan jadi menteri KKP, APBN-nya turun drastis menjadi hanya Rp5 triliun, bahkan dengan situasi pandemi anggaran kami masih terpaksa dipotong," tutur Edhy.

Padahal, dengan berbagai target kerja KKP yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), ditegaskan sangat membutuhkan biaya besar.

"Kami menyadari, ini enggak bermaksud curhat. Kami siap dengan anggaran seberapa pun yang kami miliki karena banyak cara lain untuk membiayai," tutur dia. (art)

Baca juga: 1.831 Aset Properti di Indonesia Dilelang dengan Harga Miring

Dody Hanggono

Proyek Infrastruktur Disetop Sementara, Menteri PU: Anggarannya Ditahan Bu Menkeu

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan rencana Pemerintah yang bakal menghentikan sementara pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar.

img_title
VIVA.co.id
18 November 2024