Alasan Pemerintah Pusat Berikan Pinjaman ke DKI Jakarta dan Jabar
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Pemerintah mengumumkan telah memberikan pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi dua daerah, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jakarta mengajukan pinjaman Rp12,5 triliun sedangkan Jabar Rp4 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato, mengungkapkan pinjaman itu digelontorkan karena merosot tajamnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) keduanya. Jakarta sebesar Rp31,13 triliun dan Jawa Barat yang turun sebesar Rp4,21 triliun.Â
"Situasi tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui program PEN. Sejauh ini, kedua provinsi sudah mengajukan pinjaman PEN daerah, yaitu DKI Jakarta sebesar Rp12 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4 triliun," kata Airlangga, Senin, 27 Juli 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, porsi kedua daerah tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia merupakan yang paling besar. Karenanya, jika ekonomi keduanya bangkit lebih cepat, dampaknya ke ekonomi nasional juga akan cepat.Â
"Kita tahu, beberapa provinsi yang saya sebutkan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta itu 57 persen dari PDB Indonesia, DKI itu 18 persenan. Kalau DKI, Jabar bangkit, dua itu bisa 30 persen dari PDB Indonesia, jadi pengaruhnya besar ke ekonomi kita," ucap dia.
Selain karena kontribusi ekonominya yang besar, Sri menganggap dua daerah itu akan menjadikan contoh bagi daerah-daerah lain untuk berani mengajukan pinjaman terhadap pemerintah pusat. Sebab, pinjaman ringan itu bisa digunakan membangun infrastruktur daerah.
"Mereka mungkin harus sampaikan permintaan resmi seperti Pak Anies [Baswedan] dan Pak RK [Ridwan Kamil] yang sampaikan kebutuhan pinjamannya. Jadi kalau para gubernur liat bapak berdua, mereka bisa lebih confidence untuk sampaikan proyek-proyeknya," ungkap Sri.
Sri menganggap, jika program ini berjalan dengan baik ke depannya maka program pinjaman daerah tersebut akan terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan baik dari sisi volume maupun bentuk pinjamannya. Dengan begitu, pembangunan di daerah diharapkannya cepat terjadi.
"Kalau kinerjanya bagus, instrumen ini ingin kita terus pelihara atau tingkatkan sehingga bisa jadi instrumen bermanfaat untuk Pemda yang saat ini sedang dalam situasi sulit di semua daerah. Jadi instrumen pinjaman daerah akan terus ditingkatkan volume dan bentuknya," lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. (ren)
Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Situbondo, KPK Temukan Ini soal Korupsi Dana PEN
Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah dinas dan kantor Bupati Situbondo, Jawa Timur, terkait dugaan korupsi pengelolaan dana PEN 2021-2024.
