Sri Mulyani Pastikan Pejabat hingga Eselon II Tak Dapat Gaji-13
- vstory
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri dan pensiunannya tetap dibayarkan oleh pemerintah. Namun, tidak termasuk pejabat negara hingga eselon II atau yang setara.
Baca juga: Asyik, Gaji ke-13 PNS/TNI-Polri dan Pensiunan Dibayar Agustus 2020
Sebagaimana kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) pada masa Pandemi COVID-19, dikatakan Sri, pembayaran gaji ke-13 itu tidak dialokasikan bagi pejabat negara, eselon I, eselon II dan pejabat yang setingkat.
"Nah, untuk gaji dan pensiun ke-13 ini kami laksanakan dengan memperhatikan kebijakan THR Mei lalu, yaitu tidak diberikan ke pejabat negara, eselon I, eselon II dan setingkat mereka," kata dia saat konferensi pers, Selasa, 21 Juli 2020.
Sri menegaskan, kebijakan itu ditetapkan karena pandemi COVID-19 telah mengubah seluruh postur anggaran, yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020, untuk menangani wabah tersebut.
Karena itu, kebijakan gaji ke-13 pada tahun ini, ditegaskannya, sebagai bentuk stimulus ekonomi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, TNI, Polri dan pensiunan untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi.
"Untuk mendukung kemampuan masyarakat dan meningkatkan belanja ASN, TNI, Polri dan pensiunan sehingga pembayaran gaji ke-13 dilaksanakan sebagai bagian stimulus perekonomian," tegas Sri.
Oleh sebab itu, untuk mendukung pencairan gaji ke-13, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pemerintah akan merevisi dua aturan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 dan PP Nomor 38 Tahun 2019. (ren)
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Oknum Tak Netral di Pilkada Sesuai Putusan MK
MK memutuskan pejabat daerah serta TNI/Polri dapat dijerat hukuman pidana apabila melakukan cawe-cawe atau melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada
