Reprofiling Utang, Pupuk Indonesia Tawarkan Obligasi Rp2,5 Triliun
- Dok. Pupuk Indonesia
VIVA – PT Pupuk Indonesia menggelar Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020. Dengan jumlah emisi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp2,5 triliun.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat, menjelaskan, obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II senilai total Rp8 triliun.
"Ini merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan untuk diversifikasi sumber pendanaan eksternal, selain dari perbankan," kata Aas dalam telekonferensi, Senin 20 Juli 2020.
Aas mengatakan, selain diversifikasi sumber pendanaan, langkah ini merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mengurangi volatilitas suku bunga, dengan beralih dari variable rate ke fixed rate.
"Sehingga kami bisa mendapatkan efisiensi untuk jangka panjang," ujarnya.
Dia menambahkan, perseroan optimistis bahwa target penerbitan obligasi ini bisa terserap oleh pasar, mengingat kinerja perusahaan yang stabil dan menunjukkan peningkatan walaupun di tengah masa pandemi COVID-19.
Baca juga: Perusahaan Sudah Bermasalah Sebelum COVID-19 Tak Akan Dapat Bantuan
"Dana obligasi ini akan digunakan untuk melakukan reprofiling atas pinjaman perbankan maupun obligasi, baik di induk dan anak perusahaan," ujarnya.
PUB II Obligasi Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 terbagi dalam tiga seri, yaitu Seri A bertenor 3 tahun, Seri B bertenor 5 tahun, dan Seri C bertenor 7 tahun. Pembayaran bunga dilakukan secara triwulanan, dengan perhitungan 30/360.
Masa penawaran awal obligasi berlangsung pada 16-30 Juli 2020, sedangkan penawaran umum dijadwalkan pada 14-18 Agustus 2020. Obligasi berkelanjutan Pupuk Indonesia telah mendapat peringkat AAA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, sebagai obligasi tanpa jaminan khusus.
Pupuk Indonesia menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Joint Lead Underwriters (JLU), dan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat. (art)
Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan
Pelaksanaannya, ditegaskan tetap diperlukan peraturan turunan PP No 47/ 2024 agar dapat diimplementasikan sesuai prosedur yang lebih detail dan jelas.
