Polemik Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo Siap Diganti Jika Bersalah
- ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
VIVA – Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membuka keran eskpor benih lobster menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya, adanya dugaan nepotisme di balik keterlibatan beberapa kader partai dalam daftar calon eksportir benih lobster yang telah diverifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Terkait dengan adanya dugaan nepotisme itu, Menteri KKP, Edhy Prabowo angkat bicara. Dalam program Apa Kabar Indonesia Malam, tvOne, Selasa, 7 Juli 2020, Edhy mempersilahkan untuk membuktikan dugaan tersebut. "Cek saja kalau ada aliran atau apa. Kalau ada nepotisme silahkan dicek. Monggo cek perlakuan seperti apa. kami terbuka atas menerima masukan, kalau ada yang merasa ada aliran dana yang masuk ke menteri silahkan saja dicek," kata Edhy.
Edhy Prabowo juga menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui tentang beberapa orang yang dimaksudkan itu mendaftar sebagai calon eksportir benih lobster. Alasannya kata dia, pendaftaran calon eksportir itu dilakukan secara terbuka. "Saya sendiri enggak tahu kalau mereka daftar. Kalau tahu saya larang juga, untuk apa. Intinya masalah ini sudah terjadi. Kalau itu terjadi kan saya tidak bisa ngatur siapa yang akan mendaftar karena pendaftarannya terbuka dilakukan oleh tim. Saya tidak ikut-ikutan untuk menentukan pendaftaran," kata dia.
Baca Juga: John Kei Pernah Lolos dari Hukuman Mati karena Berperilaku Sopan
Edhy juga menjelaskan apa yang dilakukannya ini merupakan sebuah langkah solusi untuk membantu para nelayan kecil yang kehilangan mata pencaharian akibat dilarangnya ekspor benih lobster. "Saya juga minta perlakuan adil jangan bicara terus menyerang tanpa memberikan solusi. Apa yang saya lakukan ini memberikan solusi terhadap kebuntuan yang tidak ada jalannya. Saya yakin dengan ini pertama nelayan yang tadinya terintimidasi mereka bisa relaks dan mereka bisa menikmati hidupnya," kata Eddy.
Menteri KKP, Edhy Prabowo ini juga mengaku siap diganti apabila dirinya melakukan tindak penyelewengan terhadap kebijakan ini. "Kalau saya dianggap menerima apa apa terhadap kebijakan ini tunjukkan hukum, saya siap diganti. Saya sudah laporkan semuanya dan saya percaya apa yang saya lakukan benar untuk kesejahteraan masyarakat, kalau salah, saya siap untuk diperbaiki," kata Edhy Prabowo.