LMAN Masih Punya Cadangan Rp38 Triliun Danai PSN 3 Tahun ke Depan
- ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc.
VIVA – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengklaim masih memiliki dana cadangan atau dana yang tersisa dari total anggaran untuk pengadaan lahan sekitar Rp37-38 trilun. Dana itu masih bisa membiayai hingga tiga tahun ke depan.
Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi mengatakan, dana tersebut berasal dari total anggaran yang telah dialokasikan untuk pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) sekitar Rp90 triliun. Hingga 24 Juni 2020, yang telah terpakai sebesar Rp53,38 triliun.
"Saya tidak ingat persis totalnya, tapi dari dana-dana yang dialokasikan berjumlah Rp90-an triliun. Yang sudah terealisasi Rp53 triliun artinya masih ada Rp37-38 triliun yang tersedia," kata dia saat telekonferensi, Jumat, 26 Juni 2020.
Dia menganggap, besaran dana itu masih mencukupi untuk membiayai pengadaan lahan hingga tiga tahun ke depan. Sebab, tiap tahunnya, kata Basuki, rata-rata pengeluaran LMAN untuk membayar pengadaan tanah sekitar Rp15 triliun.
"Hitung-hitungan kita rata-rata setahun  kurang lebih skeitar Rp15 triliun. Artinya kalau dana yang tersedia saat ini cukup biaya hingga 2-3 tahun ke depan," tegas Basuki.Â
Karena itu, dia memberikan jaminan bagi para badan usaha yang mengerjakan PSN bahwa dana LMAN masih mencukupi apabila mereka ingin menagihkan dana yang telah ditalangi sebelumnya untuk pengadaan lahan PSN hingga tiga tahun ke depan.Â
"Untuk menutup kebutuhan tahun ini Insya Allah, tahun depan kalau jumlahnya enggak melonjak juga Insya Allah ada, tapi kalau tahun berikutnya lagi sudah kosong toh makanya LMAN diminta hitung-hitung lagi," tutur dia.
Sebagai informasi, LMAN telah menggelontorkan dana Rp53,38 triliun untuk pengadaan lahan bagi 77 Proyek Strategis Nasional (PSN), sejak 2016 hingga 24 Juni 2020. Mayoritas dana tersebut dialokasikan untuk PSN jalan tol senilai Rp47,7 triliun dan untuk PSN lainnya yang non-tol sekitar Rp5,6 triliun.
Komisi II DPR Dorong Land Amnesty, Apa Itu?
Bila selama ini kita mengenal munculnya program pemerintah yakni tax amnesty, atau pengampunan pajak, kini Komisi II DPR RI, juga mendorong adanya land amnesty. Apa itu?
