Bappenas Usul Anggaran Lebih Kecil untuk Ibu Kota Baru pada 2021

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa di Kantornya.
Sumber :
  • VIVAnews/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas kembali memastikan, program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di wilayah Kalimantan Timur akan tetap berjalan pada 2021.

Kepala Bappenas: RPJMN Targetkan Kemiskinan Esktrem 0% Tahun 2026

Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan hal itu saat menyampaikan rencana pagu anggaran kementeriannya untuk 2021 di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.

"Kegiatan utamanya melakukan koordinasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara jadi IKN tetap dilakukan, kemudian termasuk fasilitasi transisi ke Otorita IKN," katanya.

Indonesia, Germany Collaborate on Social Security Inclusive

Adapun anggaran Kementerian PPN/ Bappenas diusulkannya mencapai Rp1,5 triliun. Terdiri dari yang bersumber rupiah murni Rp1,38 triliun, pinjaman Rp82,43 miliar dan hibah Rp46,59 miliar.

"Ada dua programnya yakni yang generik, program dukungan manajemen dan program pembangunan nasional yang 50,4 persennya dari anggaran," ucapnya.

RI-Jerman Jalin Kerja Sama Wujudkan Sistem Jaminan Sosial Inklusif dan Berkelanjutan

Secara keseluruhan, besaran anggaran itu, sedikit di bawah dari pagu anggaran yang ditetapkan pada 2020 lalu, yakni sebesar Rp1,82 triliun. Meskipun anggaran pada 2020 terpotong akibat efisiensi untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 menjadi Rp1,18 triliun.

"Pagu anggaran 2020 berubah, awalnya Rp1,82 triliun berubah jadi Rp1,18 triliun dan penyesuaian ini terkait covid terdapat pemotongan anggaran lebih dari 30 persen," tegas dia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra

Ketimpangan Pembangunan dan Ekonomi di Bali Mendongkrak Angka Kemiskinan Ekstrem

Masalah utama pembangunan di Bali adalah ketimpangan antar sektor. Sektor pariwisata sangat mendominasi.

img_title
VIVA.co.id
14 Januari 2025