Defisit APBN 2021 Bakal Melonjak, Sri Mulyani Hati-hati Tarik Utang

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN pada 2021 akan kembali mengalami lonjakan di kisaran 3,21–4,17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski defisit kembali melonjak, dia janji akan tarik utang secara hati-hati.

Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan

Sebab, berdasarkan pemaparannya, dengan besaran defisit itu, diperkirakan rasio utang terhadap PDB di kisaran 36,67–37,97 persen terhadap PDB. Masih dalam batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen terhadap PDB.

"Besaran pembiayaan defisit di atas 3 persen ini mengacu kepada Perppu Nomor 1 Tahun 2020, agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian," kata dia di Gedung Parlemen, Selasa, 12 Mei 2020.

Komjen Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK, Yudi Purnomo: Ada Tugas Berat Memulihkan Kepercayaan Publik

Dia memastikan, untuk membiayai defisit itu, maka pemerintah akan terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya.

"Pembiayaan dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan atau sustainable agar rasio utang terjaga dalam batas aman," tegas dia.

DPR Telah Pilih Lima Dewas KPK Periode 2024-2029, Tumpak Hatorangan: Mudah-mudahan Lebih Baik

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan-temuan terkait pengelolaan utang negara yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Pengelolaan utang itu terbilang miliki risiko tinggi terhadap kesinambungan fiskal di masa mendatang.

Dari laporan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan pengelolaan utang pemerintah pusat belum didukung dengan peraturan terkait manajemen risiko keuangan negara dan penerapan fiscal sustainability analysis (FSA) termasuk debt sustainability analysis (DSA) secara komprehensif.

Wakil ketua KPK Alexander Marwata bersama Deputi di KPK

Alex Marwata Minta Publik Terima Apa Adanya 5 Pimpinan KPK Baru: Awasi Mereka

Alexander Marwata turut mengucapkan selamat kepada lima pimpinan KPK yang baru saja terpilih untuk periode 2024-2029.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024