Dana CSR Garuda Diklaim Mengalir ke IKAGI Besutan Ari Askhara

VIVA – Dana CSR (Corporate Social Responsibility) maskapai Garuda Indonesia diduga diselewengkan untuk pemilihan pimpinan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI). Kementerian BUMN telah mendapatkan laporan itu dan kini meminta Komisaris melakukan audit. 

Saat ini, diketahui ada dua kubu IKAGI di Garuda Indonesia. Satu dipimpin oleh Zaenal Muttaqin dan satunya lagi dipimpin oleh Achmad Haeruman yang dibentuk di masa Ari Askhara. 

Menurut Ketua IKAGI, Zaenal Muttaqin, pihaknya sama sekali tidak menerima aliran dana yang terendus sebesar Rp50 juta itu. Dia mengatakan bahwa dana itu digunakan untuk pemilihan ketua IKAGI besutan Ari Askhara pada bulan September.

"Itu IKAGI tandingan, jadi memang dari awal itu enggak mungkin lah. Dia biaya dari mana melakukan kegiatan musyawarah anggota, mengkudeta kami," kata Zaenal dihubungi VIVAnews, Selasa 17 Desember 2019. 

Dia menjelaskan awalnya musyawarah anggota dilakukan pada Agustus 2019 dan seolah-olah ada Plt Ketua IKAGI menggantikan IKAGI yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pada September 2019 dibuat pemilu yang tidak tahu dananya berasal dari mana.

"Memang Ini pekerjaan mafia lah, Sekarga dan APG itulah yang jadi koordinatornya. Mereka buat itu, duit dari mana coba, saya aja disetop iurannya, terus duitnya dari mana. Apa iurannya masing-masing? kan belum ada iuran," ketus dia. 

Dia memastikan dana itu tidak masuk ke IKAGI yang dia pimpin. Sebab, kas IKAGI yang dia pimpin menggunakan akun rekening Bank Mandiri. "Kan ada rekening BRI-nya, kita enggak pernah pakai rekening BRI. Kita sudah kerja sama dengan Mandiri sejak 2000an. BRI hadir di 2019 karena menggelontorkan dana (ke Garuda)," kata dia. 

Selain dana berupa transferan, Zaenal mengatakan perlu diusut adanya aliran dana secara tunai kepada IKAGI Tandingan itu untuk pemilihan umum. Dia pun menegaskan bahwa IKAGI itu adalah besutan Ari Askhara. 

"Iya (besutan Ari Askhara), itu pakai apa kalau bukan dimodali sama perusahaan makanya usut saja, itu enggak mungkin Rp50 juta pasti lebih dari 50 juta. Uang cash kan beredar di acara Musang (Musyawarah Anggota) 15 Agustus dan pemilu September," kata dia. (ren)
 

OJK Minta Perbankan Blokir 10 Ribu Rekening yang Terlibat Judi Online

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar melaporkan, sampai November 2024 OJK telah menghentikan hingga 3.240 entitas keuangan ilegal.

VIVA.co.id

17 Desember 2024