DPR Bahas Omnibus Cipker, Buruh: Mending Urus PHK karena Corona
- U-Report
VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah menggelar rapat kerja membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Cipker) hari ini. Sejumlah menteri pun di diundang rapat tersebut.
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyesalkan sikap DPR dan Pemerintah, yang ngotot membahas RUU itu di tengah situasi darurat pandemi Virus Corona atau COVID-19 saat ini. Sebab, pembahasannya tidak transparan.
Langkah tersebut pun menuai protes dari pihak buruh Sebab, menurut Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea ada yang lebih penting terkait nasib para buruh. Dibanding pembahasan RUU tersebut.
"Kami prihatin DPR dan Pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembahasan di saat buruh sedang mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari pandemi Corona," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa 14 April 2020.
Andi menuturkan, darurat pandemi Corona dengan eskalasi yang terus meningkat perlu mendapat perhatian lebih dan fokus kerja dari pemerintah dan DPR. Karena, masyarakat kini susah cari nafkah hingga karena ekonomi RI melorot dampak dari pandemi ini.
"Mereka (DPR dan Pemerintah) justru ngotot terus membahas Omnibus Law. Ini sangat aneh," ujarnya.
Andi pun menilai, DPR harus punya empati terhadap nasib jutaan buruh yang hingga hari ini ada yang tetap bekerja di pabrik meski ada imbauan pembatasan interaksi sosial dan fisik. Selain itu, para buruh juga terancam PHK di tengah pandemi Corona.
"Kami meminta DPR dan Pemerintah menunda pembahasan dan lebih baik fokus penanganan Virus Corona," tegasnya.
MPBI sendiri merupakan gabungan tiga konfederasi buruh terbesar dengan jutaan anggota. Yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) pimpinan Elly Rosita Silaban.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan draf Omnibus Law Cipta Kerja yang merupakan usulan pemerintah dalam rapat kerja bersama Baleg DPR.
Dikutip dari VIVAnews, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Partai Golkar Firman Soebagio mengungkapkan menilai RUU Cipker merupakan terobosan untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang terhantam Corona.
Menurutnya, jika pemerintah dan DPR tidak segera membuat regulasi ekonomi yang memadai atau terobosan yang mengimbangi negara lain. Maka Indonesia akan ketinggalan dan terpuruk dalam permasalahan ekonomi yang berkelanjutan usai pandemi ini
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
