Pelanggan Listrik 1.300 VA Tak Diringankan, Kenapa Pak Jokowi?
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Langkah Presiden Joko Widodo, menggratiskan pembayaran listrik golongan 450 VA dan diskon 50 persen untuk 900 VA secara nasional selama Virus Corona COVID-19 mewabah, patut diapresiasi. Namun, ada unsur ketidakadilan dalam kebijakan yang akan diberlakukan tiga bulan ke depan itu.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menjelaskan, seharusnya yang diprioritaskan adalah kelompok konsumen yang tinggal di perkotaan. Jika memang pertimbangan stimulus itu terkait dampak ekonomi.
"Sebab, faktanya merekalah (Penduduk perkotaan) yang terdampak langsung (Corona). Karena, tidak bisa bekerja, atau aktivitas ekonominya berhenti (UMKM), karena mayoritas bekerja dari rumah," ungkap Tulus dikutip Rabu 1 April 2020.Â
Karena itu menurut Tulus, sejatinya yang sangat membutuhkan kompensasi dan dispensasi tidak hanya kelompok 900 VA saja. Tetapi juga kelompok konsumen 1.300 VA, yang menjadi standar ukuran listrik di perkotaan.
Baca juga:Â Presiden Jokowi Gratiskan Tagihan Listrik Selama 3 Bulan
"Apalagi, banyak masyarakat perkotaan yang di PHK, atau potong gaji. Karena perusahaan nya bangkrut," tambahnya.
Di satu sisi lanjutnya, masyarakat perdesaan masih bisa bekerja seperti biasa, karena tidak terdampak secara langsung atas wabah COVID-19.
"Apalagi jika tidak termasuk zona merah," ungkapnya.
Jadi Tulus berpendapat, penggratisan listrik yang berlaku secara nasional kurang tepat sasaran. Dan kelompok 1.300 VA dilanggar haknya.
"Idealnya, kelompok 450 VA tidak gratis total, cukup diskon 50 persen saja (Sama dengan 900 VA). Sehingga sisanya 50 persen lagi bisa untuk meng-cover atau mendiskon golongan 1.300 VA, khususnya yang tinggal diperkotaan," tegasnya.
YLKI kata Tulus pun meminta, pemerintah untuk merevisi kebijakan tersebut. Dengan memberikan kompensasi atau diskon pengguna listrik 1.300 VA yang tinggal di perkotaan, yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh wabah COVID-19.
Pemprov Sumut Utang DBH Rp 2,2 Triliun, Bobby Nasution Janji Bayar
Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode itu mencapai sekitar Rp2,2 triliun
