Pemerintah Bayar Utang Ratusan Triliun Bisa, Kenapa Subsidi BPJS Gak?
- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Kurniasih Mufidayati mengaku sedih melihat pelayanan kesehatan terhadap pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan, khususnya di daerah pemilihan DKI Jakarta.
Pernyataan Kurniasih yang disampaikan saat rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta jajaran Kementerian Kesehatan RI itu menjadi viral. Dalam video yang telah ramai itu, Kurniasih mempertanyakan kepada semua yang hadir mewakili pemerintah, apakah masih mempunyai itikad baik dan hati nurani untuk membela rakyat kecil.
"Kami baru selesai melakukan reses, nangis Pak Menteri, kami nangis Pak Dirut. Bagaimana melihat, ini Jakarta loh, bagaimana di Jakarta yang sudah begitu mewah, tapi pelayanan kesehatan, saya masih nangis melihatnya," kata Kurniasih seperti dikutip dari video yang beredar pada Kamis, 23 Januari 2020.
Karena, kata dia, masih banyak rakyat kecil seperti tukang pisang goreng harusnya masuk penerima bantuan iuran (PBI) tapi tidak masuk. Maka, Kurniasih membantu advokasi masyarakat. Tapi, itu tidak bisa semua diadvokasi oleh Komisi IX DPR yang cuma 51 orang anggotanya.
"Sementara jumlah penduduk Indonesia banyak. Bagaimana rakyat dapat hidup dengan baik mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Padahal, itu adalah amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sedih kita semua mendapatkan hasil dari reses," ujarnya.
Ia mengaku benar-benar menangis melihat langsung ke rumah sakit, bagaimana mereka tidak dilayani karena BPJS Kesehatannya belum dibayar lunas. Sedangkan, mereka juga harus utang bayar sekolah dan sebagainya.
"Kalau itu yang dialami bapak dan ibu, apa yang bapak dan ibu rasakan? Bersyukur bapak atau ibu ini pejabat memiliki harta, memiliki banyak kemewahan. Bagaimana dengan rakyat kecil? Hanya untuk mendapat sedikit saja uang dari APBN, uang mereka juga karena punya hak di situ, kenapa begitu susah?" ucapnya.
Tolong bantu rakyat kecil
Kurniasih mengatakan, pemerintah mampu membayar utang tahun 2020 sekitar Rp295 triliun, padahal itu baru bunga utang saja. Sedangkan pokok utangnya sekitar Rp350 triliun. Tapi, kenapa membayar subsidi BPJS saja tidak mampu.
"Ini hak rakyat kecil. Membayar ratusan triliun utang mampu. Kenapa? Karena kita malu terhadap negara yang ngutangin," katanya.
Oleh karena itu, Kurniasih memohon lagi kepada pemerintah supaya membantu rakyat kecil yang masuk kategori kelas 3 dalam BPJS Kesehatan. Padahal, permintaan ini sering disampaikan saat rapat bersama pemerintah.
"Kita cuma minta enggak banyak kok, cuma kelas 3, tolong dibantu. Bagaimana kami harus bicara lagi, berapa kali kita rapat meminta pemahaman, meminta dukungan supaya bisa dibantu rakyat kelas 3 ini, enggak minta yang lain kok," ucapnya.
Baca juga:
Cerita Sinta Nuriyah soal Radikalisme di Indonesia
Prabowo Dikritik karena Sering ke Luar Negeri, Jokowi Membela
Selain itu, dia juga menyoroti soal proses migrasi kelas peserta BPJS yang angkanya sudah menembus 800 ribu. Hal tersebut menurutnya, akan membuat masalah di BPJS.
"Proses migrasi sangat luar biasa dasyat angkanya dari kelas 1 ke kelas 2 turun ke kelas 3 sudah menembus angkanya 800 ribu. Kelas 1 saja yang katanya mampu juga turun kelas. Itu berarti apa? Kenapa enggak bertahan di kelas 1 dan sekarang sudah menembus 800 ribu angka migrasi ini. Apa defisit akan selesai? Enggak akan, hanya akan menambah ruwet defisit BPJS," tuturnya.
Cek Sekarang! Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Siap Alami Perubahan
Cek sekarang! Iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 akan segera berubah. Ketahui info terbaru dan cara cek iuran Anda dengan mudah di sini!
