Ignasius Jonan soal Kursi Kosong hingga Sederet Prestasi
- Facebook.com/IgnasiusJonan.Id
VIVA – Ignasius Jonan resmi menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tiga tahun sudah, ia menggawangi Kementerian ESDM bersama Arcandra Tahar, sebagai Wakil Menteri. Kini Jonan pamit dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya.
Ia juga meminta maaf jika terdapat kesalahan selama memimpin Kementerian ESDM di Kabinet Kerja Jokowi dan Jusuf Kalla.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung tugas dan tanggung jawab saya sebagai Menteri ESDM. Mohon maaf jika di sana-sini masih terdapat kekurangan,” kata Jonan, di laman resmi Facebooknya, Rabu, 23 Oktober 2019.
Meski tak lagi menjabat di pemerintahan, ia sangat menantikan sosok Menteri ESDM selanjutnya yang telah dipilih oleh Presiden Jokowi. Jonan menaruh harapan, agar Kementerian ESDM semakin maju di bawah kepemimpinan Arifin Tasrif.
“Bapak Presiden Jokowi telah menunjuk Pak Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM menggantikan saya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bekerja membangun sekror ESDM yang lebih baik,” tutur mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini.
Sebelum beranjak pergi, Jonan sempat mencurahkan fakta bahwa dirinya selama ini tak pernah menggunakan fasilitas meja dan kursi di ruangannya.
Pria kelahiran Singapura itu mengaku, selama bekerja, dirinya lebih suka menggunakan meja panjang untuk memimpin rapat maupun aktivitas lainnya seperti makan.
Dengan begitu, kata Jonan, dirinya tak merasa berat hati saat menanggalkan jabatan Menteri ESDM.
“Ini meja dan kursi kerja Menteri ESDM yang tidak pernah sekali pun saya duduki dan saya gunakan selama menjabat. Saya lebih suka kerja di meja panjang, meja rapat yang sekaligus berfungsi sebagai meja kerja dan meja makan. Dengan tidak duduk dan kerja di meja menteri ini, saya tidak akan merasa berat jika suatu saat harus meninggalkan jabatan ini,” ungkapnya.
Tanpa pernah duduk di kursi kerja, faktanya Jonan telah menorehkan catatan kinerjanya sebagai Menteri ESDM, beberapa di antaranya:
Ambil alih Blok Rokan
Blok Rokan termasuk salah satu blok migas yang bernilai strategis. Memiliki luas 6.220 kilometer, blok Rokan mempunyai 96 lapangan dengan tiga lapangan yang menghasilkan minyak sangat baik, yaitu Duri, Minas dan Bekasap. Karenanya, blok Rokan menyumbang 26% dari total produksi minyak bumi nasional.
Blok Rokan dikelola oleh Chevron sejak 1971, tapi kini Pertamina akan mengelolanya secara full 100% mulai tahun 2021. Hal tersebut akan meningkatkan kontribusi Pertamina menjadi lebih kurang 60% dari produksi nasional. Berdasarkan data dari pertama beroperasi di tahun 1971 hingga 31 Desember 2017, Blok Rokan telah memproduksi 11,5 miliar barel.
BBM satu harga
Tidak semua warga Indonesia sudah mendapatkan akses yang sama untuk BBM. Bagi banyak daerah, terutama yang terpencil di luar Pulau Jawa, BBM tergolong langka serta dihargai tinggi. Berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat di seluruh daerah, harga BBM bervariasi antara Rp20 ribu per liter hingga Rp100 ribu per liter. Kemudian digagaslah program BBM Satu Harga, terutama untuk solar dan premium.
Lalu, pemerintah melalui Kementerian ESDM menjalankan program tersebut yang difokuskan pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Jonan mengungkapkan, Jokowi memberikan arahan untuk membangun 160 titik penyalur BBM satu harga sepanjang 2017-2019.
Tapi nyatanya, dalam tiga tahun terakhir berhasil dibangun 170 penyalur BBM Satu Harga. Target Pertamina dalam membangun dan mengoperasikan BBM Satu Harga di wilayah timur Indonesia pun rampung. Di daerah yang belum memiliki pompa bensin resmi, dibangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan harga solar dan premium sama seperti di Pulau Jawa.
Mendapatkan saham mayoritas Freeport
Meski sempat alot, akhirnya perundingan tambang Freeport bisa dituntaskan. Inilah salah satu prestasi di era Jonan dan PT Inalum, berupa divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia sepakat dengan keputusan Pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan smelter paling lambat 5 tahun, perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.
Pemerintah pun menguasai mayoritas saham perusahaan tambang di Bumi Cenderawasih itu pada September 2018. Hal tersebut merupakan lanjutan dari kesepakatan pokok divestasi saham yang dilakukan induk usaha PTFI, Freeport McMoran Incorporated (FCX) dengan pemerintah pada 12 Juli 2018 lalu.
