Siap-siap, Aturan Transportasi Online Baru Resmi Berlaku 12 Oktober
- FMT
VIVA – Pemerintah Malaysia resmi mengeluarkan dua aturan transportasi online yang baru akan berlaku pada 12 Oktober 2019.
Aturan baru ini mengharuskan driver atau mitra pengemudi memiliki izin menggunakan taksi online yang dicetak (e-hailing vehicle permit/EVP).
Selain itu, aturan baru tersebut mengharuskan driver mengkonversi kategori kendaraan mereka dari kendaraan pribadi individu ke kendaraan pribadi untuk taksi online (e-hailing private vehicle/AH).
Aturan baru itu telah dipublikasikan pada Jumat, 4 Oktober lalu, selama pertemuan yang digelar oleh Departemen Transportasi Jalan Raya (JPJ) dan Badan Transportasi Umum Darat Malaysia.
Tak pelak, aturan baru ini membuat pemain transportasi online seperti Grab, MyCar, Dacsee, JomRides, PicknGo, dan Mula kaget. Mereka mengeluh karena penerapannya begitu mendadak.
"Kami terkejut dengan aturan baru ini. Sangat dadakan dan pemberlakukannya tinggal beberapa hari lagi. Sementara kami harus bernegosiasi dengan pihak berwenang mengenai aturan baru ini, sebab, kami harus memenuhi persyaratan supaya lengkap sebelum tanggal 12 Oktober," keluh driver Grab, yang tidak ingin disebut namanya, seperti dikutip dari Dealstreetasia, Rabu, 9 OKtober 2019.
Satu dari dua aturan baru ini dinilai bertentangan dengan relaksasi sebelumnya yang diungkapkan Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke pada Mei kemarin yang berjanji kalau driver taksi online bisa mempertahankan mobil mereka sebagai kendaraan pribadi.
Pada 12 Oktober nanti, driver taksi online harus mendaftar untuk lisensi kendaraan layanan publik (PSV) atau bukti lulus ujian sambil menunggu lisensi keluar, serta mendapatkan surat resmi bahwa usia kendaraan lebih dari tiga tahun sehingga layak jalan.
Persyaratan ini seharusnya diberlakukan pada Juli 2019, tetapi Kementerian Transportasi Malaysia memperpanjang batas waktu aturan transportasi online yang baru hingga tiga bulan.
Grab dan Ovo Perkuat Komitmen Memberantas Judi Online
Grab Indonesia dan OVO menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberantasan judi online sesuai arahan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.
