Lulusan SMK Belum Tentu Bisa Langsung Kerja

Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Senin, 25 Maret 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

VIVA – Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK belum tentu 100 persen diterima kerja oleh industri. Meskipun, saat ini pemerintah sedang mendorong perbaikan kurikulum hingga revitalisasi SMK. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi.

Pembiayaan Kendaraan Komersial Peduli Dunia Pendidikan

"Kalau 100 persen tidak, ya. Kita upayakan meningkatkan peningkatan daya serap dan yang lebih penting dia meningkatkan produktivitas. Orang produktif, belum tentu bekerja produktif. Masalah kita menghadapi era bonus demografi, ledakan orang usia produktif, tapi mereka kan belum tentu bekerja produktif," tutur dia, seperti dikutip dari VIVAnews.

Muhajir juga menjelaskan, persoalan terserap tidaknya lulusan SMK oleh industri, merupakan hasil jerih payah setiap individu. Baginya, pemerintah hanya bisa memfasilitasi supaya seluruh program perbaikan sumber daya manusia yang dicanangkan Presiden Jokowi hingga 2025, sesuai kebutuhan industri.

Majelis Masyayikh Luncurkan Layanan Pendidikan Pesantren

Selain itu, lanjut dia, dunia pendidikan memang tidak didesain secara khusus untuk memberikan jaminan bahwa siswa didiknya langsung diterima oleh dunia kerja. Dunia kerja, biasanya hanya menerima tenaga kerja yang telah terlatih dengan keahlian tertentu.

"Secara teoritik, kita tidak mungkin menyediakan tenaga kerja yang siap pakai dari sekolah, karena itu ada namanya pre-service training. Jadi, pelatihan sebelum memasuki dunia kerja," tegasnya.

Menteri Abdul Mu'ti Bahas Ini dengan Kapolri

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan pada Februari 2019, memang mengungkapkan bahwa lulusan SMK menjadi yang terbanyak menyumbang pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berasal dari SMK mencapai 8,63 persen, diikuti oleh pendidikan Diploma I/II/III sebanyak 6,89 persen, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) 6,78 persen.

Sementara itu, yang paling minim menyumbang TPT adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang hanya 2,65 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5,04 persen dan lulusan Universitas sebanyak 6,24 persen.

"Tapi kita sekarang, berusaha untuk membuat terobosan, agar anak SMK bisa masuk ke dunia kerja dengan cara kerja sama dengan industri, pemagangan, karena itu sekarang diupayakan anak-anak SMK belajar 60-70 persen di dunia industri. Tidak di kelas, tetapi praktik di lapangan," tutur dia.

Ketua Majelis Masyayikh, KH Abdul Ghaffar Rozin

Majelis Masyayikh Dorong Pesantren Perkuat Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Muadalah

Majelis Masyayikh menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Muadalah Muallimin.

img_title
VIVA.co.id
15 November 2024