Keren, Ibu Kota Baru akan Manfaatkan Gas Bumi
- VIVA/Dhana Kencana
VIVA – Presiden Joko Widodo telah menyebut nama ibu kota baru yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Berbagai sarana dan prasarana pun akan dipersiapkan pemerintah untuk keberlangsungan ibu kota baru tersebut. Salah satunya adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN.
Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso menilai, dengan banyaknya sumber gas alam di Kaltim, maka pihaknya akan merancang saluran pipa gas apabila ibu kota baru nanti mengutamakan penggunaan gas bumi tersebut.
"PGN siap memasok gas di ibu kota baru, jika nantinya didesain untuk menggunakan sumber energi gas bumi," kata Gigih di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat 30 Agustus 2019 dikutip dari laman VIVAnews.
Hingga saat ini, PGN sudah berkoordinasi dengan Bappenas, guna merancang sistem pipanisasi dan jalur distribusi gas di ibu kota baru nanti. Harapannya, tahun depan PGN sudah bisa menyampaikan konsepnya secara lebih mendetail.
Khusus untuk di wilayah Penajam Paser Utara, saat ini sudah ada lima ribu pelanggan di segmentasi rumah tangga yang dilayani PGN. Pada 2020 jumlahnya ditargetkan bisa mencapai dua kali lipat.
Karenanya, Gigih mengaku PGN amat siap manakala nantinya diminta pemerintah untuk menyiapkan sambungan pipa gas bagi kebutuhan rumah maupun perkantoran di ibu kota baru nanti.
"Kita siap menyuplai dan mendukung aspek pipanisasi dan infrastrukturnya,” ujar Gigih.
Gigih memastikan, apabila PGN menjadi pihak yang ditunjuk pemerintah guna menyediakan kebutuhan gas bumi di ibu kota baru nanti, maka hal itu merupakan kesempatan yang sangat dinanti pihaknya.
Sebab, lanjut Gigih, dengan modal pengoperasian lebih dari lima ribu jaringan gas bumi di Penajam Paser Utara yang saat ini sudah dioperasikan PGN, maka, menurutnya, hal itu akan mudah dilakukan.
“Karena memang kami sudah punya operasinya di daerah Kalimantan Timur itu,” tuturnya.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
