Gonjang-ganjing Sengketa Lahan yang Libatkan Transmart
- IST
VIVA – Pusat belanja Transmart berkembang dengan cepat di Kota Surabaya, Jawa Timur. Sementara ini, yang sudah beroperasi sedikitnya di tiga lokasi, yakni Transmart Rungkut, Transmart Lenmarc Mall di kawasan elit Jalan Mayjen Yono Suyono, Dukuh Pakis, dan Transmart Ngagel.
Bakal menyusul Transmart di kompleks hunian terintegrasi, Trans Icon, yang kini dalam proses garap tak jauh dari pintu masuk Surabaya di Jalan A Yani. Dilansir dari VIVAnews, berikut ini fakta-fakta seputar sengketa lahan yang dinilai masih mengganjal.
1.Terganjal lahan
Proyek Transmart yang sempat berhenti karena terganjal sengketa lahan ialah di Jalan Dukuh Kupang Barat 126, tak jauh dari Islamic Center.
Sebelum disebut-sebut akan dibuat Transmart, bangunan di lahan seluas 8.000 meter persegi tersebut dipakai PT Alfa Retailindo sebagai Alfa Grosir dan kemudian bertransformasi menjadi Carrefour. Hal itu sama dengan Transmart Ngagel, yang sebelumnya adalah Carrefour.
2.Jadi sengketa
Lahan Transmart di Dukuh Kupang Barat 126 jadi sengketa setelah pria bernama Soehartono memenangkan gugatan atas lahan tersebut setelah berjuang bertahun-tahun. Soehartono mengaku ahli waris dari almarhum Misdan, pemilik lahan tersebut dengan Petok D 229 Persil 2.
Versi Soehartono, gugatan dilakukan setelah saudara tirinya, MS, menjual lahan tersebut kepada RN, awal tahun 1990an. Saat dijual, pemilik lahan berubah jadi Misdar dengan Petok D 279. RN kemudian menjual lahan tersebut ke PT Alfa Retailindo pada 1996.
3.Menang gugatan
Setahun kemudian terbitlah sertifikat lahan atas nama PT Alfa Retailindo. Kendati melawan PT Alfa, Soehartono tetap berjuang dan akhirnya memenangkan gugatan. Pada 2017, dia berhasil mengantongi surat penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Surabaya.
Belum juga dieksekusi, PT Alfa menggugat balik. Sidang perdata itu bergulir di PN Surabaya sejak awal 2018. “Pengadilan mengabulkan pihak Alfa,” kata kuasa hukum Soehartono, Sumarso, dihubungi VIVAnews pada Rabu, 14 Agustus 2019.
4.Penyelesaian sengketa
Putusan PN Surabaya itu keluar sekira Maret atau Mei 2018. Isinya, pengadilan membatalkan akta 41 tertanggal 18 Februari 2010 yang ditandatangani Suyanto, Yuswita dan Soehartono. Akta itu berisi penyelesaian sengketa atas lahan atau perdamaian tersebut, yang dipersoalkan Sehartono selaku pihak yang mengklaim sebagai ahli waris.
Hakim juga membatalkan penetapan eksekusi Ketua PN Surabaya bernomor 67/Eks/2008. Penetapan itu berisi perintah pengosongan lahan oleh PT Alfa atau Riyanto Nurhadi dan membayar denda membayar Rp12 miliar.
“Sebenarnya isi materi putusan itu soal perdamaian itu, memang tidak melibatkan Alfa. Tapi dampaknya, semua permohonan eksekusi dianggap batal, termasuk urusan Mahkamah Agung yang menyebutkan klien saya menang, jadi batal,” kata Sumarso.
5.Upaya banding
Hasil tersebut kemudian membuat Soehartono melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Hasinya sama, memenangkan pihak Alfa. “Banding juga sama, dikuatkan (putusan PN Surabaya yang mengabulkan gugatan PT Alfa), kok bisa? Kewenangan apa pengadilan negeri bisa membatalkan keputusan yang lebih tinggi (MA). Yang banding putusannya kalau enggak Desember 2018, Januari 2019. Saya agak lupa,” tutur Sumarso.
6.Maju ke MA
Soehartono kemudian melanjutkan upaya hukum ke tingkat kasasi di MA. Sumarso mengatakan, sampai sekarang perkara itu masih bergulir di MA dan belum diputus. Apakah pihak Transmart tetap melanjutkan proyeknya di lahan yang jadi sengketa, Sumarso mengaku tidak tahu. Sebab, penetapan eksekusi dan perintah pengosongan pengadilan otomatis dibatalkan oleh putusan atas penggugat PT Alfa.
7.Proyek dilanjutkan
Kuasa hukum PT Alfa Retailindo, Ening Swandari, membenarkan bahwa perkara yang dimenangkan kliennya di tingkat PN dan PT kini masih bergulir di tingkat kasasi. Saat perkara berlangsung 2018 lalu, kepada wartawan dia mengatakan bahwa pihak Transmart tetap bisa melanjutkan proyek.
Sebab, menurutnya, lahan tersebut sah milik PT Alfa Retailindo. Bagaimana sekarang? “(Sekarang) Saya tidak tahu, silakan tanyakan langsung ke manajemen Transmart,” katanya kepada VIVAnews melalui pesan singkat.
Raker dengan DPR, Menhut Tegaskan Tak Segan Cabut Izin PPKH Perusahaan Nakal
Menhut menyatakan tidak segan mencabut IPPKH perusaahaan atau korporasi yang tidak menjalankan tanggung jawab penghijauan kembali lahan.
