Mengenal Pembangkit yang Bikin Listrik Jakarta dan Sebagian Jawa Mati
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVA – Sebagian warga Jawa sejak Minggu 4 Agustus 2019 mengalami pemadaman listrik, akibat bermasalahnya pasokan listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1 Banten, atau biasa disebut PLTU Suralaya. Masalah di pembangkit itu pun membuat sejumlah gardu dan pembangkit lainnya ikut eror.Â
Sebenarnya, seberapa besar sih dampak dari PLTU Suralaya, sehingga sebagian besar dari Jawa khususnya Jabodetabek harus mengalami listrik padam?
Dikutip VIVAnews dari berbagai sumber, PLTU yang letaknya 7 kilometer ke arah utara dari Pelabuhan Penyeberangan Merak tersebut saat ini berkapasitas sekitar 3.400 Megawatt (MW). PLTU tersebut pun diketahui menyuplai sekitar 18 persen dari total sistem kelistrikan Jawa-Bali yang sekitar 26 ribu MW.Â
Lahan yang dipergunakan untuk PLTU Suralaya merupakan lembah yang dikelilingi hutan lindung dan perbukitan. PLTU Suralaya terdiri atas enam unit turbin dengan bahan bakar batu bara, dan unit ketujuhnya saat ini sedang dalam posisi mati serta unit kedelapan dan kesembilannya masih dalam tahap pembangunan. PLTU ini pun beroperasi 24 jam.
Dengan total kapasitas terpasang sebesar 3.400 MW menjadikan UP Suralaya sebagai unit terbesar di Indonesia yang dimiliki PT Indonesia Power.
Sebelumnya Executive Vice President Corporate Communication dan CSRÂ PLN, I Made Suprateka menjelaskan soal pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Jakarta, karena adanya gangguan pada gas turbin 1 sampai enam di Suralaya.
Sementara itu, pemadaman listrik di sejumlah ara di Jawa Barat disebabkan gangguan transmisi SUTET 500 KV. Area yang terdampak listrik padam antara lain Bekasi, Bandung Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Depok, Gunung Putri, Sukabumi, dan Bogor serta Tasikmalaya.
DPR Minta PLN Perhatikan Listrik di Aceh Selatan: Warga Komplain Listriknya Sering Padam
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti kinerja PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan subholding saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT
