Jokowi Tambah Anggaran 4 Destinasi Super Prioritas Rp6,4 Triliun
- ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
VIVA – Pemerintah Indonesia tengah fokus pembangunan infrastruktur besar-besaran di empat destinasi super prioritas Indonesia. Untuk tujuan wisata ini, Presiden Joko Widodo menyiapkan anggaran mencapai Rp6,4 triliun.
Keempat destinasi prioritas Indonesia itu adalah Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika dan Labuhan Bajo. Langkah ini diharapkan mendatangkan wisatawan mancanegara dengan jumlah besar untuk mendatang devisa bagi Tanah Air.
"Pada pokok dasar 2019 dari Pak Presiden, aksesibilitas dan infrastruktur harus tuntas sampai 2020. Dikasih anggaran tambah Rp6,4 triliun untuk empat wisata, Danau Toba, Labuhan Bajo, Mandalika dan Borobudur," ungkap Menteri Pariwisata Arief Yahya di Medan, Kamis 18 Juli 2019.
Arief mengatakan pembangunan destinasi itu diprioritaskan pada aksesibilitas, aminitas dan aktraksi. Untuk Danau Toba, ia pun, meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Kalau tidak ada infrastruktur, susah kita menjualnya. Insya Allah tahun 2020 selesai semuanya. Aksesibilitas, aminitas, seperti resort, kita bangun segera," lanjut Arief.
Untuk pengembangan fasilitas di Danau Toba dan tiga objek wisata prioritas di Indonesia, menurut Arief, memerlukan waktu 10 tahun. Tahapannya, lima tahun membangun infrastruktur dan lima tahun lagi membangun aminitas dengan membangun hotel mewah berbintang lima.
"Kita harapkan tahun ini Danau Toba mendapatkan sertifikasi UNESCO Global Geopark. Kalau dapat, akan mudah menjual wisatanya dan kalau orang lingkungan dapat mencegah pencemaran. Saya ingin menyelesaikan 10 tahun, lima tahun aksesibilitas dasar dan lima tahun lagi aminitas dan aktraksi. Aktraksinya apa itu, ada sport tourism di dalamnya, seperti di Mandalika tahun 2021 ada Moto GP," tutur Arief. (ren)
Â
80 Persen Wilayah Utara Gaza Hancur hingga Tak Dapat Dihuni karena Serangan Israel
Genosida dan pembersihan etnis yang dilakukan militer Israel telah meninggalkan 80 persen wilayah Gaza utara dalam kehancuran, kata seorang pejabat Palestina.
