Defisit APBN Hingga Semester I 2019 Bengkak Jadi Rp135,8 Triliun
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Kementerian Keuangan mencatat bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga Semester I 2019 atau Juni mencapai Rp135,8 triliun. Posisi tersebut membengkak bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp110,6 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, naiknya defisit tersebut terjadi, karena pendapatan negara pada periode itu hanya tumbuh 7,8 persen. Sedangkan belanja negara, tumbuh lebih cepat sebesar 9,6 persen.Â
Adapun untuk tahun sebelumnya, pendapatan negara tercatat mengalami pertumbuhan lebih cepat, yakni mencapai sebesar 16 persen, sedangkan belanja negara tumbuh lebih lambat, yakni hanya tumbuh sebesar 5,7 persen.Â
"Jadi untuk defisit Rp135,8 triliun atau 0,84 persen dari GDP (Gross Domestic Bruto) kalau kita lihat dari sisi penerimaan negara dan juga untuk belanja negara," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.
Secara nominal, lanjut Sri, pendapatan negara hingga Semester I 2019, tercatat sebesar Rp898,8 triliun atau telah mencapai 41,5 persen dari target pendapatan negara dalam APBN 2019, yang sebesar Rp2.165,1 triliun.
Sementara itu, untuk belanja negara pada Semester I 2019, tercatat sebesar Rp1.034,5 triliun atau telah mencapai 42 persen dari target pendapatan negara dalam APBN 2019, yang sebesar Rp2.461,1 triliun.
Sri mengungkapkan, dengan catatan itu, keseimbangan primer pada Semester I 2019, tercatat mengalami defisit Rp1 triliun, jauh lebih tinggi dibanding posisi yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat mengalami surplus sebesar Rp10 triliun.
Realisasi defisit keseimbangan primer itu mencapai 4,9 persen dari target APBN 2019, yang sebesar Rp20,1 triliun, dengan pertumbuhan mencapai negatif 109,7 persen dibanding tahun sebelumnya.
Yuk Simak! Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional 2022
Pandemi di Indonesia belum berakhir. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk menangani dampak ekonomi ialah Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
