Menteri Bambang Ungkap Bagaimana Kehidupan di Ibu Kota Baru RI Nanti
- VIVAnews/R. Jihad Akbar.
VIVA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan kesiapan ibu kota baru pengganti Jakarta akan dilakukan dengan baik. Fasilitas kota yang dikhususkan untuk pusat pemerintahan itu juga dipastikan ramah lingkungan dan efisien.
Bambang menjabarkan, di pusat ibu kota tersebut, nantinya setiap rumah akan memiliki fasilitas dasar seperti jaringan gas hingga saluran air bersih.
"Di ibu kota ini enggak boleh lagi pakai elpiji, yakni dengan jaringan gas kota yang dibangun dari awal. Di ibu kota baru itu kita tidak ingin ada rumah yang ada sumurnya, kita ingin setiap rumah tersambung dengan PDAM-nya sehingga water supply enggak jadi masalah," kata Bambang di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.
Karena itu, dia berharap, penduduk ibu kota baru yang nantinya dibatasi sekitar paling banyak 1,5 juta orang itu bisa menikmati kebutuhan dasar yang berkualitas. Sebanyak 1,5 juta penduduk itu terdiri atas 200 ribu aparatur sipil negara dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, TNI-Polri 25 ribu, anggota keluarga 850 ribu, dan sisanya untuk pelaku usaha atau bisnis.
"Beberapa hari terakhir banyak pembicaraan polusi juga dari mungkin sebagian dari transportasi. Tapi jangan lupa sekitar Jakarta ada PLTU batu bara, nah di sana kita ingin forest city, energinya terbarukan, dan tidak boleh lagi yang hanya sekadarnya," tutur dia.
Dengan begitu, dia memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru yang bakal memakan biaya sekitar Rp466 triliun tersebut, nantinya akan benar-benar dirancang dengan matang. Terutama akan berbasis Indonesia sentris atau seluruhnya dikonsepkan oleh masyarakat Indonesia.
“Intinya kita ingin bangun kota yang liveable, yang nyaman dan aman bagi penghuninya. Ini juga didesain dan dipikirkan dipilih oleh bangsa Indonesia sendiri,” ungkapnya.
Dasco Benarkan Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Bakal Diteken Prabowo
Dasco bilang Keppres tersebut bakal dikaji terlebih dulu sebelum disahkan nantinya.
