Hilirisasi Tambang RI Belum Capai Produk, DPR Minta Penjelasan Inalum
- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Holding BUMN Tambang, PT Inalum, dan Indonesian Mining Assosiation atau IMA.
Kali ini, topik pembahasannya soal pengelolaan mineral utama, mineral ikutan, dan mineral strategis untuk ketahanan industri nasional hingga sinkronisasi kebijakan hulu dan hilir atau proses hilirisasi. Hadir dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono hingga Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Tamsil Linrung selaku pimpinan rapat mengatakan, pemerintah perlu upaya maksimal untuk mengembangkan ketahanan energi melalui hilirisasi.
"Regulasi yang tumpang tindih, banyak jadi hambatan pemanfaatan sumber daya alam itu. Jadi, perlu harmonisasi kebijakan antarsektor dan lintas kementerian," kata Tamsil di ruang rapat Komisi VII, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 8 Juli 2019.
Untuk hilirisasi, lanjut dia, memang sudah didukung dengan larangan ekspor bahan mentah. Sementara itu, di sisi lain, peningkatan rantai pasok domestik sudah dibangun smelter. Namun, kata dia, untuk hilirisasi ini belum sepenuhnya efektif seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
"Smelter belum terealisasi sebagaimana direncakanakan. Hilirisasi, baru dari raw jadi logam dasar, belum berlanjut jadi produk setengah jadi atau produk jadi," kata dia.
Padahal, sambung dia, jika ada efektifitas hilirisasi tambang, akan memberikan dampak positif pada perekonomian. Selain meningkatkan nilai tambah, hilirisasi juga akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan sarana untuk penguasaan teknologi.
"Untuk itu, Komisi VII mau mendapat penjelasan secara komprehensif, dari ESDM, PT Inalum, dan IMA untuk pokok-pokok bahasan di atas," tuturnya.
Rapat yang semula dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB baru dimulai pada pukul 11.00 WIB, lantaran peserta atau anggota DPR belum memenuhi kuorum. Rapat pun dibuka pada pukul 11.00 WIB, setelah dihadiri oleh enam anggota DPR dari enam fraksi.
"Rapat ini, telah memenuhi kuorum fraksinya, oleh karena itu dengan mengucap Bismillah, izinkan saya membuka rapat," kata Tamsil.
