Bandara Sam Ratulangi Diperluas untuk Penuhi Permintaan Turis China
- VIVA.co.id/Agustinus Hari
VIVA – Memulai kunjungan kerjanya di Sulawesi Utara, Presiden Joko Widodo meninjau rencana pelebaran Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Kamis 4 Juli 2016.
Presiden mengatakan, perluasan ini mendesak dilakukan. Sebab, permintaan turis asing agar bisa mengunjungi Sulawesi Utara juga tinggi.
"Jadi ini dimulai dari permintaan dari travel agent, travel biro yang banyak sekali turis ingin datang ke Manado khususnya dari Tiongkok dan juga dari negara-negara lain banyak," ujar Jokowi.
Kondisi bandara saat ini, diakuinya sudah tidak mampu lagi menampung pertumbuhan penumpang. Apalagi wisatawan dari Tiongkok atau China yang meminta tambahan jatah atau slot.
Begitu juga runway yang ada. Menurut Jokowi, terlalu pendek. Maka jika ada pesawat berbadan besar ingin ke Manado, tidak bisa turun atau mendarat.
Beberapa maskapai asing memang sudah mendarat di Manado. Seperti Silk Air yang berasal dari Singapura. Juga dari maskapai domestik Indonesia.
"Tapi terbangnya yang banyak dari Tiongkok. Tujuh provinsi dari Tiongkok," katanya.
Potensi wisatawan dari Negeri Tirai Bambu itu diakui Jokowi sangat tinggi, lantaran kedekatan. Mereka bisa mengunjungi Indonesia melalui Manado, karena tidak butuh waktu lama.
"Ya segmentasi di setiap provinsi itu beda-beda. Di sini kita melihat karena kedekatan paling utara, hanya empat jam. Itu yang ada target-target pasar berbeda-beda, setiap provinsi berbeda beda," tutur Jokowi.
Adapun luas bandara setelah nanti diperlebar, akan mencapai 56 ribu meter persegi. Dengan luas seperti itu, maka daya tampung penumpangnya juga besar.
"Bisa mengangkut kurang lebih 6 juta penumpang. Gede banget," ujarnya.
Turut mendampingi, Ibu Negara Iriana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
