Menteri Rini Targetkan Sistem Pembayaran Digital Terhubung Bank BUMN
- VIVA/Arrijal Rahman
VIVA – Alat pembayaran berbasis elektronik, LinkAja, resmi diluncurkan pada Minggu 30 Juni 2019. Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta jajaran direksi berbagai BUMN menyaksikan peluncuran itu.Â
LinkAja diharapkan bisa menopang target inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah hingga akhir 2019 sebesar 75 persen. Itu, karena LinkAja ditujukan untuk memberikan akses Iayanan keuangan yang terjangkau dalam rangka suksesnya Gerakan Nasional Non-Tunai.
"Persis seperti motonya bahwa LinkAja itu dari Indonesia untuk Indonesia. Jadi, LinkAja ini adalah sistem pembayaran yang dikeluarkan oleh sinergi BUMN," kata Rini di lokasi peluncuran, Gelora Bung Karno, Jakarta.
Hingga 2018, tercatat 76 persen transaksi di Indonesia masih didominasi uang tunai, sehingga perlu dilakukan pengenalan transaksi non-tunai yang dianggap mampu meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat
"Tujuannya, memang digital payment sistem ini dihubungkan dengan sistem perbankan bank BUMN, sehingga nanti itu bukan hanya e-wallet. Kalau ada yang rekening di BUMN, dengan debitnya mereka sudah bisa langsung sambung, jadi ini mempermudah," ujarnya.
Alat pembayaran itu bisa digunakan di lebih dari 150,000 merchant, pembayaran di lebih dari 400 tagihan, dan produk digital seperti saluran televisi dan internet berbayar, voucher game online, serta belanja online di lebih dari 20 e-commerce nasional.
Selain itu, bisa digunakan juga untuk pembayaran berbagai moda transportasi publik, tol nirsentuh, SPBU, puluhan partner donasi digital seperti Rumah Zakat dan Baznas, serta menjadi satu-satunya uang elektronik di Indonesia yang melayani remitansi dari pekerja migran Indonesia di Singapura.
Saham LinkAja, yang dikelola oleh PT Fintek Karya Nusantara, 25 persennya dimiliki oleh PT Telkomsel, 20 persen masing-masing dimiliki BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Tujuh persen dimiliki BTN dan Pertamina, serta satu persen PT Jiwasraya.
Pemerintah Kantongi Rp 32,32 Triliun dari Pajak Digital hingga Desember 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengantongi Rp 32,32 triliun dari penerimaan sektor usaha ekonomi digital per 31 Desember 2024.
