Ditjen Pajak, Bea Cukai dan Anggaran Sinergi Genjot Penerimaan Negara
- Arrijal Rachman/VIVA.co.id.
VIVA – Kementerian Keuangan melakukan penguatan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Direktorat Jenderal Anggaran untuk menciptakan penerimaan negara yang kuat dari ketiga sektor tersebut.
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menjelaskan, penguatan sinergi itu dilakukan supaya masing-masing direktorat yang bertanggung jawab terhadap penerimaan negara itu mampu secara bersama menciptakan regulasi yang kuat. Agar para wajib bayar dan wajib pajak patuh memenuhi kewajibannya terhadap negara.
"Program sinergi ini, terutama kita ingin membangun ekosisten kepatuhan yang kita optimalkan untuk kemudahan berusaha atau pelayanan. Sehingga, sasaran utamanya lebih utama kepada yang di luar kelas. Yang sudah ada di kelas kita beri apresiasi," katanya saat konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Selasa 25 Juni 2019.
Mardiasmo menegaskan, penguatan sinergi itu akan dilandasi oleh Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Bea Cukai, hingga Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang baru diterbitkan pada 2018 lalu. Karenanya, DJA dilibatkan dalam sinergi tersebut.
"Sehingga, tambahan penerimaan negara sebagai konsekuensi. Karenanya, kita ingin perbaiki SOP (Standar Operasional Prosedur) nya sehingga ujungnya bisa tingkatkan penerimaan negara," tuturnya.
Melalui sinergi tersebut, yang akan dikerjasamakan antara direktorat jenderal itu, dikatakan Mardiasmo di antaranya joint analisis, joint audit, joint collection, joint Investigasi, joint proses bisnis, single profile, hingga secondment atau sinergi hingga ke akar-akar jabatan direktorat jenderal.
"Jadi pertama kita beri fairness dulu keadilan baik di pajak, bea cukai dan PNBP, setelah itu diberi kemudahan dengan demikian mereka digiring supaya patuh. Dengan patuh penerimaan negara akan meningkat dan optimal, sehingga ketahanan fiskal bisa terwujud, kalau fiskal kuat negara kuat negara bisa sejahtera," papar Mardiasmo. (ren)
Kemenkeu Catat Aset Tanah PTNBH Senilai Rp161,30 Triliun
Untuk nilai BMN berupa tanah di 12 PTNBH. Jenis aset PTNBH terbagi menjadi dua yang salah satunya tanah.
