Pengusaha Tolak Larangan Iklan Rokok Secara Total di Media Online
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
VIVA – Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memblokir iklan rokok atau konten di media online dan internet, yang menampilkan wujud rokok (kemasan dan batang rokok).
Hal itu menyikapi pemberitaan terkait iklan rokok di media online dan internet yang marak dalam beberapa hari terakhir. Di mana implementasinya melanggar UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 Pasal 46 Ayat (3) butir c dan melanggar PP 109/2012 Pasal 27 Ayat (c) dan (d).
Namun dalam keterangan resminya, dikutip Selasa 18 Juni 2019, Gaprindo menolak dengan tegas upaya-upaya yang mendorong pelarangan total iklan rokok di internet. Selama iklan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan seperti tertuang dalam PP 109/2012 dan UU 32/2002.
Untuk itu, Pemerintah sebaiknya melakukan penegakan hukum berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demi terwujudnya suatu kepastian usaha dan keadilan hukum bagi pelaku usaha industri hasil tembakau nasional.
Ketua Gaprindo Muhaimin Moefti mengungkapkan, para anggotanya selalu patuh pada peraturan perundangan yang mengatur industri hasil tembakau Indonesia. Khususnya dalam hal ini adalah yang mengatur pengendalian iklan rokok.
Di mana dalam kedua peraturan perundangan tersebut, salah satu bentuk pengendalian iklan rokok adalah, dilarang memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok, serta tidak mencantumkan kata rokok.
"Selain itu, secara khusus dalam PP 109/2012 juga mengatur mengenai iklan di media teknologi informasi, yaitu situs merek dagang produk tembakau harus menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 tahun ke atas," ungkapnnya.
Di tengah fokus dan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperkuat dan mengembangkan ekonomi Indonesia, Gaprindo meminta agar tidak ada kegaduhan dalam industri hasil tembakau nasional. Yang merupakan industri penting dan legal dengan sejarah panjang di negeri ini.
Industri ini merupakan salah satu industri padat karya yang menjadi mata pencaharian 6 juta masyarakat Indonesia. Mulai dari petani tembakau dan cengkeh, para pekerja di pabrikan rokok, serta jutaan pedagang yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Untuk itu, Gaprindo menolak upaya-upaya yang mendorong pelarangan total iklan rokok mengingat rokok merupakan produk legal yang dapat diiklankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di internet," tegasnya.
"Sehingga pelaku usaha industri hasil tembakau dapat berkompetisi dan memiliki ruang usaha yang kreatif, adil, dan berkepastian hukum," ungkapnya.
Cukai Rokok 2025 Tidak Naik, Ekonom: Berdampak Positif ke Industri dan Penerimaan Negara
Keputusan pemerintah, untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Beri ruang bagi industri tembakau.
