Fokus Sri Mulyani Agar RI Lepas dari Middle Income Trap
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, membeberkan cara agar bagaimana Indonesia bisa terlepas dari jebakan sebagai negara dengan masyarakat berpenghasilan kelas menengah atau middle income trap.
Hal itu diutarakannya, dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama dengan Bappenas, Bank Indonesia, dan BPS, dengan agenda Pembahasan Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020.
"Tantangan pembangunan kita, untuk hindari middle income trap dan visi 2045 adalah mengedepankan isu daya saing, produktivitas, dan penguatan SDM," kata Sri di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juni 2019.
"Ini dikaitkan dengan kondisi ekonomi dari sisi supply demand kita beroperasi, di mana output gap kecil, tetapi dengan kapasitas maksimal yang sudah digunakan," tambahnya.
Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan, untuk mengelola permintaan yang meningkat, Indonesia perlu melakukan kebijakan untuk menyelesaikan masalah struktural, agar bisa mencapai level output potensial.
Sementara itu, untuk mendorong daya saing, caranya adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga perbaikan infrastruktur, memperbaiki kualitas SDM, dan memperbaiki kualitas birokrasi, dan layanan efisiensi kerja.
Kemudian, lanjut Ani, katalis APBN juga diperlukan untuk melakukan inovasi dan pengembangan teknologi, serta mengatur tata ruang Indonesia agar bisa segera terintegrasi. "Supaya, APBN sehat dan kredibel dalam waktu jangka menengah panjang," kata dia.
Sementara itu, mengenai bagaimana kondisi Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa negara yang bisa meningkatkan daya saingnya, digambarkan bahwa fokus Indonesia haruslah berupaya agar bagaimana bisa mengejar ketertinggalan di sejumlah bidang.
Misalnya dalam hal inovasi, kapabilitas, infrastruktur, adaptasi informasi, komunikasi, dan teknologi, bidang kesehatan, serta kemampuan sistem finansial.
"Ini adalah kebijakan yang mengatasi masalah dari sisi supply. Kita lihat, fenomena aging population, namun kita bisa memproyeksinya," ujarnya.
Diketahui, dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI kali ini, turut hadir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso; dan Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto. (asp)
