Jokowi Bersedia Revisi Undang-undang demi Dunia Usaha
- istimewa
VIVA – Presiden Joko Widodo meminta dunia usaha memberikan masukan, agar mampu menciptakan terobosan-terobosan yang membuat ekonomi kuat. Bahkan, dari sisi regulasi, jika perlu ada revisi, Jokowi mengaku akan segera menindaklanjutinya.
Hal itu disampaikan Jokowi, saat bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).Â
"Mungkin revisi undang-undang, mungkin kalau diperlukan mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) misalnya. Kalau memang itu diperlukan sekali dan memang posisinya sangat penting, ya akan kita keluarkan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 13 Juni 2019.
Menurut Jokowi, dunia usaha di Indonesia akan menjadi perhatiannya ke depan. Ia berharap, jangan lagi Indonesia kalah dari sisi investasi maupun ekspor dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand hingga Filipina.Â
"Terakhir, kita kalah lagi dengan Vietnam. Jangan sampai, sering saya sampaikan di mana-mana, kalah nanti dengan Kamboja, kalah dengan Laos," ucap dia.Â
Jokowi mengingatkan, Indonesia adalah negara besar yang memiliki kekuatan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar. Ini merupakan modal besar untuk Indonesia ke depan.Â
Namun, sambung Jokowi, Indonesia sudah bertahun-tahun tak bisa menyelesaikan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.Â
"Saya kira, ini sebetulnya suatu yang kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, pemerintah, dunia usaha, ini bukan barang yang sulit sebetulnya. Tetapi, memang ada regulasi, Undang-undang, beberapa Undang-undang yang memang harus kita revisi," tuturnya. (asp)
PPN 12% Cuma Buat Barang Mewah, Apindo: Ruang bagi Dunia Usaha untuk Dorong Ekonomi
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengatakan keputusan pembatalan PPN ini memberikan ruang bagi dunia usaha untuk terus mendorong ekonomi.
