Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Dibutuhkan US$3 Triliun Per Tahun

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menegaskan, upaya mencapai dan mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals/SDG's, merupakan tanggung jawab bersama bagi multi pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Cara Holding BUMN Jasa Survei Dukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Oleh karenanya, Bambang menilai bahwa peluncuran Buku Panduan Kemitraan Multi-Pihak yang diselenggarakan Bappenas hari ini, merupakan langkah penting dalam upaya-upaya menjalin sinergi antarpihak tersebut.

"Berdasarkan perhitungan, diperkirakan pendanaan yang dibutuhkan untuk memenuhi target SDG's hingga 2030 adalah US$2,5-3 triliun (Rp42.000 triliun) per tahun," kata Bambang di kantornya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 28 Mei 2019.

Keseteraan Gender hingga Pemenuhan Hak Perempuan Harus jadi Komitmen Pembangunan

Namun, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai proyek SDG's itu, menegaskan bahwa upaya-upaya menjalin kemitraan multipihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, merupakan opsi paling logis yang harus dipilih guna membantu pendanaan proyek SDG's tersebut.

Apalagi, berdasarkan analisis awal dan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diperlukan pembiayaan mencapai Rp1.460 triliun untuk alokasi proyek pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Bank Mandiri Tingkatkan Kontribusi ke Target SDGs Lewat Program Kesehatan TJSL

"Angka yang besar ini harus diakui, karena memang goal dalam SDG's, terutama di tahun 2030 nanti, adalah goal yang bersifat ambisius. Bahkan beberapa mungkin sangat ambisius," ujar Bambang.

Meski demikian, Bambang mengaku optimistis bahwa target yang ambisius itu bukan berarti sama sekali tidak dapat diwujudkan.

Namun, kuncinya adalah pada bagaimana pemerintah mampu menggaet dan mengakomodasi pihak-pihak non-pemerintah sebanyak-banyaknya, guna ikut menyokong besarnya pendanaan dan realisasi program SDG's pada 2030.

"Justru angka yang ambisius itu menjadi pendorong bagi kita semua, dan juga bagi pemerintah guna mengajak pihak non-pemerintah untuk bersama-sama mencapai tujuan yang pendanaannya memang tidak sedikit itu," tutur Bambang.

"Karena kalau kita bicara infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, tentunya dibutuhkan tidak hanya waktu, tapi juga dana yang memang luar biasa besar," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya