Tunggu Kondusif, 2 SPBU di Daerah Protes Hasil Pilpres Masih Ditutup
- VIVA.co.id/Yasin Fadilah
VIVA – PT Pertamina Marketing Operation Region atau MOR III memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak dan LPG di wilayah Jakarta dan sekitarnya aman terkendali. Khususnya di daerah-daerah yang beberapa hari ini terjadi aksi protes hasil pemilu di beberapa daerah.
Namun, seiring dengan ditutupnya akses jalan di beberapa titik, hingga siang ini dua SPBU di sekitar Tanah Abang dan Petamburan, Jakarta, untuk sementara tidak beroperasi. Yakni SPBU 34.11103 di Jl KS Tubun dan SPBU 34.10203 di Jl KH Mas Mansyur.
"Sementara, operator SPBU tetap berada di lokasi (standby) apabila sewaktu-waktu akses jalan sudah dibuka kembali," ungkap Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR III Dewi Sri Utami dikutip dari keterangan resminya, Kamis 23 Mei 2019.
Dia menjelaskan, tidak beroperasinya SPBU tersebut karena tertutupnya akses, serta untuk menjaga keamanan sarana dan fasilitas yang dimiliki. Stok di SPBU lain yang berada di sekitar wilayah tersebut masih mencukupi dan dapat menjadi alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan BBM nya.
Seperti di sekitar Tanah Abang, masyarakat bisa membeli BBM di SPBU COCO 31.10202 di Jl Abdul Muis, SPBU 31.10304 di Jl Theresia dan 34.10205 di Cideng. Sementara, di wilayah Petamburan bisa membeli BBM di SPBU 34.11405 di Palmerah dan SPBU COCO 31.11401 di Jl S Parman.
"Kami menghimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhannya secara wajar. SPBU alternatif beroperasi normal dan kondisi stok dalam jumlah aman," tambahnya.
Dewi menjelaskan, standar pengamanan objek vital nasional (obvitnas) merupakan keputusan tingkat level pengamanan khusus, termasuk personal dan peralatan yang dikerahkan. Keputusan menjadi kewenangan Kepolisian.
Untuk informasi mengenai produk Pertamina serta lokasi SPBU dan Agen serta Pangkalan LPG, masyarakat dapat menghubungi Contact Center Pertamina 135.
"Kami akan memonitor kondisi di lapangan dengan intensif dan tetap berkoordinasi dengan aparat TNI POLRI," tambah Dewi.
Soroti Kasus Korupsi Jumbo, Lakspendam PBNU Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset
Maftuchan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tegas menciptakan pemerintahan yang bersih di tahun 2025. Tahun ini harus menjadi tahun bersih-bersih dari KKN.
Bantu kami untuk memperbaiki kualitas siaran TvOne dengan mengisi survey berikut
