Capai 5,17 pada 2018, Menkeu: Ekonomi RI Tumbuh Berkualitas
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengklaim perekonomian Indonesia pada 2018, mampu tumbuh 5,17 persen. Angka ini dianggap capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir.
"Di tahun 2018, momentum pertumbuhan ekonomi masih dapat terus terjaga. Perekonomian Indonesia tahun 2018, mampu tumbuh 5,17 persen," kata Sri dalam sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, Senin 20 Mei 2019.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai ini sangat berkualitas, di mana sangat berhasil mengurangi tingkat kemiskinan menjadi single digit sebesar 9,66 persen. Lalu, tingkat pengangguran menjadi 5,01 persen pada Februari 2019.
"Upaya peningkatan kinerja perekonomian nasional tersebut tidak mudah, baik akibat tantangan global maupun domestik, dan juga persoalan struktural fundamental yang memerlukan konsistensi kebijakan jangka panjang," kata Sri.
Ia menjelaskan, pada 2018, Indonesia menghadapi tekanan yang cukup berat dari luar dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, yang diikuti oleh gejolak arus modal keluar dari negara-negara berkembang dan negara emerging menimbulkan gejolak nilai tukar di seluruh dunia.
"Kondisi ini disikapi oleh Bank Indonesia, dengan meningkatkan suku bunga Bank Indonesia. Sementara itu, pertumbuhan global diprediksi makin melemah disertai perubahan harga-harga komoditas," kata Sri.
Adapun dari sisi fiskal, ia mengatakan, telah menghasilkan realisasi pendapatan negara yang lebih tinggi dari target APBN. Hal ini, karena perbaikan kinerja pengumpulan penerimaan perpajakan dan penerimaan buka pajak yang juga dipengaruhi dinamika global dan harga komoditas.
"Sementara, dari sisi belanja terjadi penyerapan mencapai 99,2 persen, yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2018, ditutup dengan defisit APBN sebesar 1,8 persen PDB, lebih rendah dari target APBN sebesar 2,19 persen PDB," kata Sri. (asp)
Polri Gandeng BSSN Usut Dugaan Bocornya 6 Juta Data NPWP
Korps Bhayangkara menyelidiki dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal dilibatkan karena dinilai penting guna mempe
