Presiden Sebut Izin Masih Ruwet Padahal Ada OSS, Ini Penjelasan Darmin
- VIVA.co.id/Moh Nadlir
VIVA – Presiden Joko Widodo kembali mengeluhkan ruwetnya perizinan di Indonesia. Padahal, pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki kebijakan kemudahan berinvestasi melalui Online Single Submission atau OSS yang diinisiasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.
Menyikapi itu, Darmin menegaskan, pada dasarnya, sistem tersebut memang telah dirancang untuk menyederhanakan perzinan secara maksimal mungkin. Sebab, perizinan untuk berinvestasi tidak lagi perlu diurus secata langsung ke pemerintahan, melainkan hanya melalui online.
"Mengenai OSS, ini adalah upaya kita selesaikan kerumitan perizinan yang tadi dikeluhkan Presiden. Kita sudah sederhanakan secara besar-besaran perizinana kita," katanya, saat menjadi pembicara dalam Musrenbangnas 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa 9 Mei 2019.
Namun, lanjut dia, sistem tersebut belum memberikan kontribusi yang besar terhadap percepatan pemberian izin atau investasi di Indonesia saat ini, lantaran operasional penunjang di Pemerintahan Daerah seperti izin lokasi melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum di selesaikan tuntas di masing-masing wilayah.
"Bapak ibu, Republik ini umurnya sudah 73 tahun. Kemudian, yang punya RDTR hanya 50, padahal sudah 400-an lebih kabupaten kota. Kalau enggak ada RDTR, izin lokasi enggak akan bisa diberikan, terpaksa offline. Kemudian, mekanismenya adalah Pemda kembali menyurati ATR/BPN," tuturnya.
Di samping itu, dari 50 RDTR di tingkat kabupaten kota tersebut, hanya 10 wilayah yang menghubungkan RDTR-nya dengan peta digital atau One Map Policy. Padahal, lanjut dia, peta digital itu menjadi salah satu sistem yang akan dibaca OSS saat memberi izin berusaha di suatu wilayah.
"Sehingga, di koordinat mana dia mau investasi, done Anda dapat. Kalau enggak, nanti tanah orang dua investasi.Yang punya berapa dari 50 itu, enggak sampai 10. Nah, kepada Pemda kita sudah bicara dengan ATR, percepat RDTR ini tolong di-follow up supaya kita bisa segera menjalankan OSS itu secara online betul," tegas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku heran bahwa selama ini perizinan di Indonesia tidak mampu semakin sederhana. Itu, dikatakannya, menyebabkan arus investasi dan ekspor Indonesia sangat lambat, sehingga terus memperburuk neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan terus melebar.
"Perizinan berbelit baik di pusat atau daerah. Baik di Jakarta, provinsi, kabupaten kota, belum ada penyelesaian drastis. Setiap hari investor berbondong-bondong datang mau investasi, tetapi yang netas cuma kecil, orangnya datang, ingin tapi tidak netas, izin ruwet, ruwet," katanya, saat membuka Musrenbangnas 2019 di Jakarta.
Selain Perizinan, Jokowi Perintahkan Jajaran Selesaikan Urusan Hak Cipta di Indonesia
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyebut selain perizinan, ada beberapa tugas pemerintah yang belum terselesaikan yaitu urusan hak cipta. Kepala Negara.
