Belt and Road Initiative RI-China Dinilai Bisa Untungkan Pengusaha

VIVA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mematangkan kerja sama proyek infrastruktur dengan China melalui Belt and Road Initiative (BRI). Pengusaha pun menyambut positif kerja sama tersebut lantaran fokus kerja sama didasari atas skema business to business atau BtoB.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menilai, dengan kerja sama yang didasari oleh kedua pemerintah negara tersebut melalui skema BtoB, maka dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

"BtoB memang akan miliki dampak langsung ke perusahaan Indonesia dan akan dibangun dengan dasar kerja sama itu. Jadi yang akan kita lihat seberapa jauh keseriusan pihak China dan ini sudah dilepas," kata dia di Gedung BI, Jakarta, Jumat 3 Mei 2019.

Menurut dia, itu disebabkan pengerjaan proyek-proyek yang difokuskan untuk infrastruktur hingga energi baru dan terbarukan tersebut bisa langsung digarap oleh pengusaha kedua negara. Tidak lagi harus melalui pemerintah. 

"Masalah Belt and Road Initiative banyak yang mempertanyakan, sebab isu korupsi. Tapi kalau sifatnya BtoB sebenarnya isu itu enggak ada. Harusnya untuk kasus Indonesia akan bisa lebih jalan, apalagi proyek didorong memang secara bisnis bagus, yakni renewable energi, infrastruktur dan sebagainya," tutur dia.

Dia pun menegaskan, nilai proyek yang akan dikerjasamakan oleh kedua negara mencapai Rp400 triliun untuk 23 proyek yang bakal disebar di empat daerah, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali.

Sebagai informasi, empat wilayah tersebut telah dipetakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai koridor yang ditujukan untuk BRI. Itu disebabkan empat wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk rata-rata mencapai 30 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan tujuh sampai sembilan persen.

Itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada Forum Tematik KTT Belt and Road Initiative di Beijing, Kamis, 25 April 2019. Menurut dia, proyek-proyek BRI harus berkontribusi dalam pengurangan tingkat kemiskinan.

Kecewa Putusan MK Soal UU Ciptaker, Apindo Soroti Banyaknya Perubahan Aturan Ketenagakerjaan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

VIVA.co.id

7 November 2024