Menteri Bambang Tegaskan Pindah Ibu Kota Tak untuk Bikin Jakarta Baru
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, Ibu kota baru di luar Jawa, hanya diperuntukkan badgi 900 ribu sampai 1,5 juta penduduk.
Menurut dia, angka tersebut merupakan angka ideal yang harus bisa diupayakan untuk dipertahankan. Supaya jumlah penduduk Ibu kota baru itu nantinya tidak sepadat penduduk DKI Jakarta yang saat ini telah mencapai 10,2 juta jiwa.
"Karenanya, saya ingin klarifikasi, bicara ibu kota baru bukan ciptakan Jakarta ke dua sebagai pengganti Jakarta. Kita harap, ini hanya jadi pusat pemerintah dan bisnis yang dukung pusat pemerintahan. Kalau ada yang bicara, ah nanti kotanya sepi memang kita enggak desain kota itu jadi kota Jakarta," tegas Bambang di kantornya, Jakarta, Selasa 30 April 2019.
Menurut dia, jika perkembangan penduduk ibu kota tersebut terus membesar dan semakin padat. Maka persoalan-persoalan negatif ibu kota, seperti kemacetan yang membuat laju kendaraan saat peak hour dan lingkungan yang tidak sehat, serta rawan bencana alam akan kembali tercipta.
"Seperti kasus di Braisilia ibu kota Brazil dan besaran kotanya dikendalikan, bisa 1,5 juta bisa 900 ribu. Contoh ibu kota baru di Korea Selatan, yaitu Sejong. Seoul dan Jakarta itu mirip, Seoul itu konsentrasi penduduknya luar biasa. Karena itu akan dibuat baru di Sejong," tegasnya.
Meski begitu, Bambang memastikan bahwa ibu kota baru itu tidak akan didesain sebagai kota yang tertutup. Namun, kota itu akan difokuskan hanya sebagai kota pusat pemerintahan sehingga besaran penduduknya diharapkan bisa dikendalikan.
"Kota ini terbuka, kita tidak hidup di zaman diktator, zaman romawi kuno. Ini cuma kota yang fokus pusat pemerintahan sehingga kotanya bisa kendalikan laju pertumbuhan penduduknya. Kalau pakai skenario satu, kami perkirakan jumlah penduduknya 1,5 juta," ungkap Bambang.
Sebagai informasi, dengan estimasi biaya Rp446 triliun, akan terjadi pemindahan jumlah ASN sebesar 195.550 orang sehingga total jumlah penduduk ibu kota akan menjadi 1,5 juta orang, termasuk keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi.
Skenario kedua dengan right-sizing, estimasi biaya sebesar Rp323 triliun, ASN yang dipindahkan sebesar 111.510 orang sehingga total jumlah penduduk mencapai 870 ribu orang.
"Eksekutif, yudikatif legislatif hampir 200 ribu, Polri TNI 25 ribu anggota keluarga 850 ribu. Nah kemudian pelaku ekonomi skeitar 400 ribu orang. Tapi yang pasti kita tidak akan bikin kota ini menyaingi Jakarta atau pusat keuangan, makanya BI, OJK, LPS BKPM itu akan tetap di Jakarta," tegas dia.
Dasco Benarkan Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Bakal Diteken Prabowo
Dasco bilang Keppres tersebut bakal dikaji terlebih dulu sebelum disahkan nantinya.
