Bangun Proyek 35 Ribu MW, PLN Raih Pinjaman Bank Rp16,75 Triliun

PLN Tandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi.
Sumber :
  • Dok. PLN

VIVA – PLN mendapat pinjaman berupa kredit sindikasi dari perbankan nasional senilai Rp16,75 triliun. Kredit itu terdiri dari skema konvensional Rp13,25 triliun dan skema syariah Rp3,5 triliun dengan jangka waktu 10 tahun.

Kredit sindikasi perbankan kali ini terdiri dari BRI, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, SMI, BNI Syariah dan BCA Syariah. Acara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi dilakukan di Kantor Pusat PLN, Jakarta hari ini. 

Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto menjelaskan, dana dari sindikasi perbankan ini digunakan PLN untuk modal membangun gardu induk dan transmisi dalam rangka mendukung program 35 ribu megawatt (MW). 

“Selain cost of fund pinjaman yang kompetitif, pendanaan sindikasi ini juga meningkatkan portofolio rupiah pada pinjaman PLN serta menunjukkan dukungan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur kelistrikan Tanah Air," ujar Sarwono dikutip dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa 23 April 2019.

Saat ini, lanjut dia, PLN terus berupaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan listrik dan melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pada waktu yang sama, PLN juga melakukan efisiensi internal.

Ia memaparkan, berdasarkan Laporan Ease of Doing Business (EoDB) World Bank, indikator getting electricity atau Kemudahan Mendapatkan Listrik peringkat Indonesia di antara 190 negara yang disurvei semakin membaik, yaitu peringkat 33 pada 2019 yang sebelumnya 38 pada 2018 dan 49 pada 2017.

"Hal ini membuktikan bahwa PLN terus berusaha memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan iklim investasi atas infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia." Imbuh Sarwono.

Sebelumnya pada 20 Februari 2019 lalu, Menteri ESDM telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik 10 tahun ke depan, PLN telah merencanakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik. 

Prabowo Resmi Hapus Utang Petani-Nelayan, Kemenkeu Sebut Bagian dari Perbaikan Tata Kelola UMKM

Beberapa diantaranya, total pembangkit tenaga listrik sebesar 56.395 MW, total jaringan transmisi sepanjang 57.293 kms, total gardu induk sebesar 124.341 MVA, total jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms, dan total gardu distribusi sebesar 33.730 MVA.

Selain itu, sambung dia, PLN juga terus mendorong pengembangan energi terbarukan dengan target penambahan pembangkit energi terbarukan sebesar 16.714 MW untuk mencapai target bauran EBT minimum 23 persen pada 2025. Pemerintah juga terus mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan yaitu penerapan teknologi PLTU Clean Coal Technology (CCT). 

Genjot Transformasi Digital Layanan Perbankan Syariah, SuperApp BYOND by BSI Siap Meluncur

Sementara itu, bauran gas dijaga sebesar minimum 22 persen pada 2025, guna mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermittent (Variable Renewable Energy).

Ditambahkannya, pihaknya akan selalu berupaya melaksanakan tugas mulia yang diberikan oleh pemerintah demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh arena itu, sambung dia pihaknya akan selalu membuka kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank maupun non-Bank untuk penyediaan dana pembangunan infrastruktur kelistrikan. 

Kebijakan Prabowo Hapus Utang Petani-Nelayan Bakal Hidupkan Usaha Kecil, Kata Anggota DPR

"Kerja sama yang berjalan dengan baik ini, akan semakin meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasi di Indonesia, dengan ketersediaan listrik yang semakin handal," ujar Sarwono.

Ilustrasi Pilkada

OJK Sebut Pilkada 2024 Bakal Beri Dampak Positif ke Ekonomi Lokal

OJK mengungkapkan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 ini akan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024