Roadmap Ekonomi RI 2019-2024 Versi Apindo untuk Presiden Terpilih

VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, saat ini tengah menggarap peta jalan perekonomian Indonesia periode 2019-2024. Nantinya, roadmap perekonomian itu akan dititipkan pada Agustus 2019 mendatang, kepada siapapun presiden terpilih hasil dari pilpres nanti.

Wakil Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani menilai, roadmap ini adalah bentuk harapan para pelaku usaha, dalam meningkatkan daya saing mereka di kancah perekonomian nasional. Melalui roadmap ini, diharapkan akan ada sinergi para pelaku dunia usaha dengan pemerintahan baru yang terpilih dari hasil pemilu 17 April mendatang.

"Roadmap Perekonomian 2019-2024, untuk capres dan cawapres terpilih, masih kami siapkan. Hal ini sama dengan yang lima tahun lalu (pemilu 2014) kita lakukan," kata Shinta di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 10 April 2019.

Shinta menjabarkan, sejumlah sektor tertentu yang harus diprioritaskan pemerintahan baru nanti, saat ini masih dalam tahap penggodokan melalui forum diskusi dan sejumlah survei. Meski tak merinci lebih jauh, namun dia memastikan bahwa ada sejumlah isu yang berbeda terkait masalah perekonomian dalam roadmap kali ini.

Dia hanya menjelaskan, tiga bagian utama dari Roadmap Perekonomian 2019-2024 itu pertama adalah soal konseptual atau studi literatur, kedua soal masukan dan hasil rekomendasi survei, dan ketiga terkait soal matrik kebijakan.

Sementara itu, fokus roadmap akan berkisar pada isu-isu penyesuaian para pengusaha agar mencapai efisiensi biaya, dan menghasilkan produksi yang berlipat. Sebab, Apindo memastikan bahwa siapa pun presiden terpilih nanti, mereka akan menghadapi tantangan yang sama, yang juga dirasakan oleh para pelaku di dunia usaha. 

"Jadi, setiap isu seperti manufaktur, pariwisata, pangan, pertanian, energi, serta UMKM, akan dibuka dalam sub bab melalui konseptual dan dijelaskan dengan data terkini, serta litertaur, lalu dibahas secara praktikal," kata Shinta.

"Kemudian, sejumlah isu lintas sektoral juga akan difokuskan, seperti misalnya soal makro ekonomi, perbankan, pembiayaan, perpajakan, dan regulasi dunia usaha. Jadi, kita rangkum hal pokok yang penting dilihat seperti daya saing dan output yang diharapkan," tambahnya. (asp)

Kecewa Putusan MK Soal UU Ciptaker, Apindo Soroti Banyaknya Perubahan Aturan Ketenagakerjaan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

VIVA.co.id

7 November 2024