Usai Gempa Palu, PUPR Bangun Tanggul Pantai Cegah Banjir Rob

VIVA – Gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah, mengakibatkan permukaan tanah di sejumlah wilayah menurun. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, akan membangun tanggul sepanjang tujuh kilometer untuk mencegah banjir masuk ke daerah tersebut. 

Kepala Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR Sulawesi Tengah, Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, beberapa wilayah mengalami penurunan permukaan tanah secara permanen. Salah satunya adalah kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. 

"Sebagai contoh di daerah Talise, di sini, tadinya tidak pernah kebanjiran, sekarang di sini banjir. Untuk itu, kita buat tanggul pantai," kata Arie dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin 8 April 2019.

Tanggul ini, jelasnya, bukan untuk pencegahan tsunami. Namun, untuk mencegah air laut masuk ke daratan ketika muka air laut tinggi. Pihaknya, sudah memulai proses lelang proyek tersebut. 

"Jadi, desainnya sudah selesai, sekarang sudah masuk ke tahap lelang. Panjangnya ini tujuh kilometer," kata mantan Direktur Jenderal Bina Marga itu. 

Ia menambahkan, muka air laut tertinggi di wilayah tersebut diperkirakan mencapai +2,66 meter sehingga tanggul yang dibuat kurang lebih setinggi tiga meter. Saat ini, kata dia, tanah di wilayah tersebut hanya setinggi kurang lebih dua meter. 

"Jadi, kita bikin hanya +3 meter, bukan buat tsunami, setelah ini dibangun di sini tidak kebanjiran," kata dia. 

Setelah tanggul dibangun, lanjut dia, barulah proses penanaman dan pembangunan di wilayah tersebut bisa dimulai kembali. Sebab, air laut yang terus masuk tidak memungkinkan untuk melakukan rehabilitasi di wilayah setempat. 
 
"Kalau sekarang tidak bisa, kumuh karena kotoran dari laut semua masuk semua," kata dia. 

Di satu sisi, ia melanjutkan, pihaknya juga mendapat surat bahwa ada sebuah daerah di pedalaman tidak jauh dari wilayah tersebut untuk bisa difungsikan sebagai tempat relokasi. 

"Di sini ada pedalaman, kami dapat surat 'mohon daerah pedalaman ini juga difungsikan lagi'," tutur dia. (asp)

Halaman Selanjutnya

Setelah tanggul dibangun, lanjut dia, barulah proses penanaman dan pembangunan di wilayah tersebut bisa dimulai kembali. Sebab, air laut yang terus masuk tidak memungkinkan untuk melakukan rehabilitasi di wilayah setempat.  "Kalau sekarang tidak bisa, kumuh karena kotoran dari laut semua masuk semua," kata dia.